Sangar di Medsos, Jabar Tenyata Lemah dalam Urusan Mengumpulkan Pendapatan Daerah

TRIBUNBEKASI.COM - Provinsi Jawa Barat (Jabar) menduduki peringkat terakhir dalam hal realisasi pendapatan daerah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Data realisasi pendapatan daerah 6 provinsi di Pulau Jawa menunjukkan, hingga pertengahan 2025 Jabar menduduki posisi keenam atau paling buncit.

Sementara posisi dua teratas diraih Provinsi Jateng dan Jakarta.

Di sisi lain, Provinsi Jabar yang dipimpin Dedi Mulyadi cukup tenar di media sosial (medsos).

Apalagi Dedi Mulyadi kerap melakukan sejumlah gebrakan yang jadi pembicaraan publik di antaranya pembongkaran bangunan liar di tepi sungai di Bekasi.

Kebijakan lain yang juga populer adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Namun ketenaran ini tak berbanding lurus dengan pencapaian pendapatan daerahnya.

Sebagai catatan, Pemprov Jabar memiliki target pendapatan daerah sebesar Rp 30.998,96 miliar di tahun 2025.

Sementara yang bisa diraup hingga Juni 2025 baru sekitar Rp 6.850,50 miliar, setara 22,10 persen dari target.

Pendapatan daerah bagi sebuah pemerintah provinsi tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada juga dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke masing-masing daerah.

Selain APBN, Pendapatan Daerah juga bisa bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Mengutip situs DJPK, berikut daftar anggaran Pendapatan Daerah di enam Pemprov kawasan Pulau Jawa beserta realisasinya hingga Juni 2025:

1. Jawa Tengah

- Anggaran Pendapatan Daerah : Rp 24.358,63 miliar
- Realisasi : Rp 9.926,98 miliar
- Persentase realisasi : 40,75 persen