Pungli Rekrutmen PPSU DKI Patok Puluhan Juta, Rano Karno: Harus Diberantas!

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias bang Doel mengaku geram dengan oknum yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Jakarta.

Pasalnya, Rano Karno bersama Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, sudah mewanti-wanti agar proses rekrutmen PPSU berjalan transparan.

Rano Karno mengakui memang masih ditemukan adanya pungli perekrutan PPSU yang dipatok bahkan sampai puluhan juta rupiah.

“Bukan dugaan, sudah dari awal kita sudah ngomong,” ucap Rano Karno saat ditemui awak media di Ruang Pola Bappeda, Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia menegaskan, pihaknya akan segera mencari oknum-oknum yang telah merugikan warga Jakarta itu. 

“Ya enggak ditutupi ada (pungli) dan kami sudah ngomong itu harus diberantas,” tegas Rano Karno sembari menampilkan mimik wajah geram.

Baca juga: Dua Srikandi Sarjana Akuntansi Rela Nyebur ke Got Demi Jadi PPSU: Selagi Ada Peluang Ambil Saja Dulu

Pada saat Pilkada 2024, Rano Karno menekankan apabila dirinya bersama Pramono terpilih akan menindak oknum tak bertanggung jawab tersebut.

“Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu jadi langsung ditindak saja,” jelas Rano Karno.

DPRD Jakarta menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses rekrutmen petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.

"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub," ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Adapun rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Ali mendesak Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. 

Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” jelas dia.