Usai Didemo, Pemprov Jakarta Prioritaskan Warga Bantargebang Kerja di RDF

TRIBUNBEKASI.COM, BANTARGEBANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memprioritaskan warga Kecamatan Bantargebang untuk bekerja di kawasan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST).

Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Agung Pujo Winarko mengatakan nantinya ada 37 orang yang diprioritaskan.

Lowongan untuk 37 orang itu nantinya bekerja dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

"Kami sudah dikasih porsi 37 orang. Tadi kesepakatan dengan warga tentu dari 37 orang tadi kami sepakat ini kami utamakan warga sekitar Bantargebang," kata Agung, Rabu (16/7/2025).

Agung menjelaskan 37 itu prioritas pekerja itu akan ditugaskan dalam sejumlah bidang.

Tentu karyawan yang dipekerjakan dalam setiap bidang dapat memiliki sertifikasi atau keahlian khusus.

Baca juga: Cegah Potongan dan Pungli, Wakil Ketua DPRD Karawang Salurkan Langsung Bantuan PIP

Baca juga: Hadiri Pembukaan FKG UMEDS di Cikarang, Wabup Bekasi Harap Pemerataan SDM

"Lowoongan Kerja (Loker) nanti ada pengawas, operator alat berat, petugas 3R, sekuriti dan sebagainya, saya sampaikan juga mereka itu harus sesuai spesifikasi yang diminta, tetap profesional kami, tapi yang diutamakan itu warga sekitar Bantargebang," jelasnya.

Sebelumnya, 500 warga geruduk RDF Plant UPST yang dikelola Pemprov Jakarta di Kecamatan Bantargebang pada Rabu (16/7/2025).

Pantauan jurnalis TribunBekasi.com di lokasi, masa aksi mulai memadati kawasan RDF sekira pukul 10.00 WIB.

Mereka datang bergerombol menggunakan sepeda motor hingga mobil komando aksi.

Sesampainya di gerbang RDF, mereka nampak membentangkan banner yang bertuliskan tuntunan mereka kepada pengelola RDF.

"Kami hidup bersama sampah, dimana nuranimu, bapak aing tulung atu, kami ingin kerja," tulis dalam banner.

Baca juga: Universitas Medika Suherman Buka Fakultas Kedokteran Gigi di Bekasi, Segini Biaya Kuliahnya

Baca juga: Perbaiki Atap Bocor, Lansia Bekasi Tewas Terjatuh dari Ketinggian 10 Meter

Sejumlah masa aksi nampak menyuarakan aspirasi mereka di gerbang menggunakan pengeras suara.

Mereka juga meminta bertemu dengan pengelola RDF.

Lebih kurang 10 menit menunggu pengelola RDF yang tidak kunjung menemui, mereka langsung memaksa masuk pekarangan.

Mereka nampak mendorong pagar gerbang yang dijaga petugas kepolisian dan satpam.

Mengingat kalah jumlah personel, walhasil petugas kepolisian tidak bisa membendung masa aksi yang memaksa masuk ke pekarangan.

Setelah memasuki pekarangan, masa aksi kemudian bertanya kepada sejumlah pekerja di RDF terkait dimana keberadaan pengurus.

Baca juga: Pembuang Bayi di Cakung Ditangkap, Ternyata Pelakunya Tinggal di Bekasi

Baca juga: Cek Harga Emas Batangan Antam di Bekasi, Rabu ini Turun Lagi Rp 6.000 per Gram

Sejumlah pengurus RDF pun akhirnya dapat ditemui dan perwakilan masa aksi diminta memasuki ruangan untuk berdiskusi mencari solusi.

Sebagai informasi, seorang masa aksi, Hepi Khairulsaleh mengatakan ratusan orang itu berasal dari empat kelurahan, yakni Bantargebang, Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Cikiwul.

Kedatangan masa aksi ingin menyampaikan aspirasi kepada pihak perusaahaan untuk meprioritaskan pekerja dari warga lokal.

"Kami agendanya menuntut hak kami dimana RDF ini telah menerima karyawan di luar dari warga Bantargebang dan penerimaannya itu secara online dan bagaimanapun kami itu orang Bantargebang adalah orang tani yang jadul dan tidak mengerti akan online," kata Hepi saat ditemui di lokasi, Rabu (16/7/2025).

Hepi menjelaskan para warga juga diduga ditipu oleh pihak perusahaan yang akan memprioritaskan warga sekitar untuk bekerja.

Namun kenyataanya perusahaan diduga justtu merekrut karyawan melalui sistem seleksi online dan warga sekitar tidak dipekerjakan.

Baca juga: Kecewa Diputus Kerja, 500 Warga Datangi RDF Milik Jakarta di Bantargebang

Baca juga: Meski Jalani LDR, Patricia Gouw Tak Cemburu dan Takut Suaminya Selingkuh

"Kami dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantargebang bukan orang mana-mana, tahu-tahu kami tidak diterima dan apakah kami punya kekuatan di situ tidak ada, kami punya kekuatan hukum adat hari ini," jelasnya.

Hepi menuturkan sebelum perusahaan ini beroperasi, tercatat ada lebih kurang 250 karyawan dari warga sekitar yang dipekerjakan. Hanya saja mereka tidak diperpanjang lagi masa kerjanya.

"Harapannya adalah RDF menerima karyawan dari Bantargebang, Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, tidak usah pakai online karena kami bertanggung jawab kok," tuturnya.

Sementara seorang warga Bantargebang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, Rinansyah menyampaikan kecewa dengan keputusan tidak diperpanjang kontrak, sehingga dirinya memutuskan untuk mengikuti aksi dengan sejumlah rekan senasib.

"Saya udah pernah kerja di pabrik ini bahkan saya sudah pernah kerja di sini dan katanya mau dipekerjakan tapi mana hasilnya, ternyata orang lain yang dipekerjakan," ucap Rinansyah.

Laki-laki yang sempat bekerja lebih kurang satu bulan di perusahaan itu juga berharap ada kebijak prioritaskan warga sekitar dalam perekrutan karyawan.

Baca juga: Tanpa Rasa Takut, Dhika Pacu Jalur Senang Aksi Menarinya Viral dan Mendunia

Baca juga: Ungkap Kasus Bayi Dibuang di Cakung, Polisi Cari Rekaman CCTV

Selain itu untuk aturan atau syarat bekerja juga diharap tidak perlu menggunakan ijazah.

Karena untuk dapat bekerja syarat utama menurutnya adalah niat dan tanggung jawab.

"Waktu itu saya kerja milih-milih sampah dan pendidikan tidak ada jaminan pendidikan tinggi cuma KTP, saya pengennya ya warga Bantargebang ya kerja di sini semua gitu," pungkasnya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.