Kembangkan Layanan Transportasi Massal, Pemkab Bekasi Jajaki Kerja Sama dengan Transjakarta

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mulai menjajaki kerja sama dengan PT Transjakarta DKI Jakarta untuk mengembangkan layanan transportasi massal.

Saat ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki bus dengan sistem feeder Trans Wibawa Mukti dengan koridor pertama yang menghubungkan LRT Jatimulya hingga Stasiun Cikarang.

Kepala Bidang Angkutan Umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada, mengatakan hingga kini pihaknya masih mengoperasikan satu koridor utama karena keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Saat ini kami baru bisa melaksanakan satu feeder, yakni dari Light Rail Transit (LRT ) Jatimulya sampai Stasiun Cikarang. Untuk koridor kedua dan ketiga masih dalam tahap perencanaan dan kajian. Ditargetkan antara Tahun 2027 hingga 2030 akan ada tiga koridor yang bisa beroperasi,” kata Firman pada Senin (11/8/2025).

Firman juga mengungkapkan bahwa Dishub Kabupaten Bekasi tengah menjajaki kerja sama dengan PT. Transjakarta melalui program Trans Jabodetabek.

Langkah ini sebagai alternatif solusi untuk memperluas layanan ke masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya bagi mereka yang bekerja di Jakarta.

Baca juga: Longsor di TPA Galuga Bogor, Tewaskan Seorang Tewas Pekerja 

Baca juga: ASN Karawang Wajib Pasang Bendera Merah Putih di Rumah, Dibuktikan Absensi Swafoto

“Sedang kami kaji bersama PT Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Ada kemungkinan ke depannya masyarakat Cikarang bisa terlayani dengan rute Trans Jabodetabek. Rutenya masih dikaji, salah satunya dari Cikarang ke Jakarta,” ujarnya.

Hingga saat ini, Trans Wibawa Mukti masih mengoperasikan 7 armada dengan 7 kali keberangkatan dari setiap titik, melayani sekitar 14.000 penumpang setiap harinya.

Jumlah penumpang terangkut ini menunjukkan adanya minat yang cukup tinggi dari masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Firman menjelaskan, untuk tahun 2026 pihaknya masih akan mempertahankan skema pembelian layanan (buy the service) dengan pembiayaan dari APBD.

Namun, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibentuk badan pengelola tersendiri, semacam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang nantinya bisa dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika layanan koridor sudah bertambah dan kebutuhan manajemen semakin kompleks.

Soal tarif, Firman menyebut hingga saat ini masih disubsidi oleh pemerintah daerah. Namun, telah dilakukan kajian oleh tim independen mengenai kemungkinan penyesuaian tarif pada tahun mendatang.

Baca juga: Harga Jual Emas Batangan Antam di Bekasi Senin ini Anjlok Rp 6.000 per Gram

Baca juga: Dukung Penyidikan KPK, MAKI Serahkan Salinan SK Kuota Haji Tambahan era Menag Yaqut

“Kami sudah melakukan kajian dan menyebar kuesioner ke masyarakat. Hasilnya, tarif ideal berada di kisaran Rp4.500 hingga Rp7.000, tergantung jarak jauh-dekat. Itu juga mempertimbangkan keekonomian dan minat masyarakat,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintah bukan mencari keuntungan, melainkan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Firman mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Trans Wibawa Muktii sebagai kebanggaan bersama dan mulai membiasakan diri menggunakan transportasi massal.

“Mari kita sama-sama manfaatkan Trans Wibawa Mukti sebagai transportasi umum kebanggaan Kabupaten Bekasi. Ini bisa membantu mengurangi kemacetan, emisi gas buang, dan angka kecelakaan lalu lintas,” katanya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.