"Dengan transportasi dan sarana logistik  sangat terbatas di wilayah archipelago, kita harapkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik."

"Pemerintah membangun infrastruktur TIK di seluruh negeri untuk menutup kesenjangan digital," tuturnya.

Menteri Johnny menegaskan kembali dukungan kepada platform digital dan pelaku UMKM untuk mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi digital.

"Kami mengundang UMKM Indonesia untuk bergabung dan mengambil ekonomi digital ini. Saya dukung platform digital untuk pastikan Indonesia juga ambil bagian besar dalam ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara."

"Sebagai imbalannya, tentu mengharapkan membayar pajak yang baik pula untuk Indonesia," harapnya.

Johnny menjelaskan saat ini, valuasi ekonomi digital Indonesia setara dengan proporsi 40 persen ekonomi digital kawasan Asia Tenggara.

"Tahun lalu adalah USD17 Miliar dan diproyeksikan mencapai dua kali lipat mencapai USD146 Miliar pada tahun 2025."

"Dan bisa mencapai USD315 Miliar pada tahun 2030. Dimana Grab dan platform digital lain menjalankan bisnis mereka," jelasnya.

Guna wujudkan proyeksi itu, Menteri Johnny mengajak platform digital untuk mendukung pelibatan pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital."

"Pastikan untuk mendukung produk UMKM Indonesia dan melakukan substitusi impor," ungkapnya.

Saat ini pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melibatkan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.

Baik di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara.

Menurut Johnny hal itu merupakan upaya untuk melindungi pelaku UMKM.

"Setiap negara harus melindungi pelaku UMKM mereka sendiri. Terutama untuk Indonesia yang menyumbang 60 persen dari PDB Indonesia."

"Jadi, harap diingat, dan pastikan untuk mendukung UMKM Indonesia,” tandasnya.