Dani menilai pihaknya membutuhkan klarifikasi mengenai keberadaan TPS ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, daerah tersebut berada di wilayah Kabupaten Bekasi. 

"Untuk ya bagaimana pun tanggung jawab dari institusi ini harus ditunjukkan. Karena sudah sekian lama, Kok bisa enggak tahu lahan ini disalahgunakan," katanya.

Oleh sebab itu, penataan wilayah itu memerlukan koordinasi antar instansi sehingga pihaknya tak melakukan pelanggaran prosedur mana kala hendak membenahinya.

Meski TPS ilegal kini tak lagi beroperasi sejak Januari lalu, di jalan menuju lokasi cukup banyak tempat hiburan malam (THM) yang mendirikan bangunan liar tanpa izin.

"Kami pemkab tentu akan melakukan kewajiban, tapi ini kan secara aset ada di dua institusi itu. Bagaimana nanti penanggulangan lebih lanjut. Kalau kami lihat juga sudah tidak ada keluar masuk truk sampah. Tapi, ada juga bangunan liar, ini juga merupakan bagian yang kami diskusikan dengan BBWS dan PJT II kedepannya," ujar Dani.