TRIBUNBEKASI.COM - Pengakuan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat jadi sorotan publik.

Djarot blak-blakan sebut ia tak percaya Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu diungkapnya saat ditanya sosok yang tepat untuk diusung partainya PDIP di Pilpres 2024.

Djarot menyatakan, PDIP inginkan capres yang dapat melanjutkan program-program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Tidak Yakin Anies Baswedan Bakal Melanjutkan Kinerja Pemerintahan Jokowi, PDIP Kini Susun Visi Misi

Baca juga: Pilpres 2024, PDIP Tidak Tertarik dengan Manuver Politik Koalisi Perubahan: Bising, Sarat Seremoni

Baca juga: Ungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Elektabilitas Ganjar Pranowo Disebut Terus Meningkat

Menurutnya, Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan jadi capres oleh Partai NasDem ini bukan orang yang sejalan dengan kinerja Jokowi.

"Untuk memilih (capres) kita harus memastikan orang ini akan mampu melanjutkan apa yang sudah baik oleh Pak Jokowi."

"Dan saya tidak begitu percaya dengan Pak Anies," ungkapnya Djarot dalam program Satu Meja KompasTv, dikutip Jumat (3/2/2023). 

Djarot mengaku tak percaya karena berkaca pada kinerja Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, salah satu kinerja Anies yang tak sejalan dengan program Jokowi. 

Yakni mengenai kebijakan atau proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Proyek itu diketahui sempat mandek di era Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat Anies menjabat, ia lebih memilih mencanangkan program naturalisasi dibanding normalisasi.

"Dari pengalaman di DKI apa yang sudah diletakan Pak Jokowi."

"Pengalaman sudah menunjukkan, sudah teruji ketika beliau memimpin apa yang sudah diletakan, kita anggap baik dan akan bermanfaat tidak dilanjutkan."

"Contoh normalisasi diganti naturalisasi," kata Djarot.

Meski demikian, Djarot tak mempermasalahkan jika ada beda pendapat maupun pilihannya soal sosok capres.

"Silakan pilihan berbeda, tapi mohon maaf saya tidak begitu percaya, karena track record nya seperti itu," ujar Djarot.

Seperti diketahui kini Anies Baswedan telah mengantongi tiket untuk maju Pilpres 2024.

Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai NasDem sejak Juni 2022 lalu sudah memenuhi persyaratan presidential threshold (PT) atau ambang batas sebesar 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden dengan adanya dukungan dari tiga partai.

Tiga partai itu diantaranya Partai NasDem, Partai Demokrat dan yang terbaru adalah PKS.

PKS menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.

Namun, dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari 2023 mendatang.

Tidak Yakin

Anies Baswedan belum tentu akan melanjutkan kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ketidakyakinan kinerja pemerintahan Jokowi dilanjutkan oleh Anies Baswedan diungkap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Ia mengaku tidak yakin calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi, dalam 10 tahun memimpin pemerintahan.

"Karena kami tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau, bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi," ujar Djarot dalam dialog Satu Meja The Forum edisi 'Setelah Surya Paloh Temui Jokowi' yang ditayangkan Kompas TV, dikutip Sabtu (4/2/2023).

Djarot menyatakan PDIP ingin sosok calon presiden pengganti Presiden Jokowi.

Sekaligus meneruskan roda pemerintahan nantinya mampu dan mau meneruskan kerja pembangunan yang sudah diletakkan Jokowi.

"Padahal kami menginginkan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan. Harapannya begitu," ungkap dia.

Berkenaan dengan itu pula PDIP kata Djarot saat ini masih menyusun visi dan misi untuk calon presiden yang akan mereka usung termasuk di dalamnya kesediaan meneruskan kerja pemerintahan Presiden Jokowi yang telah dilakukan selama dua periode ini.

"Oleh sebab itu sekarang kita PDIP lagi menyusun visi misi," katanya.

Lebih lanjut Djarot mengatakan meski partainya sudah memenuhi syarat untuk mengusung capres cawapres sendirian.

Namun mereka tetap tidak ingin sendiri di Pilpres 2024.

Djarot menyebut PDIP tetap akan mencari kawan koalisi untuk menghadapi kontestasi di tahun 2024.

Menurutnya tak ada partai yang ingin maju sendirian meski partai tersebut lampaui syarat presidential threshold.

Terlebih kata dia, dalam membangun dan mengurus bangsa tak bisa dilakukan sendirian.

"Memang betul PDIP bisa maju sendiri, tapi kita menginginkan ada juga yang bersama-sama dengan kita dong, siapa yang mau sendiri," kata dia.

"Jangan sendiri, karena mengurus bangsa ini harus bareng-bareng," tuturnya.

Tidak Tertarik Manuver Politik Koalisi Perubahan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tertarik dengan manuver-manuver politik yang dilakukan beberapa partai politik (Parpol) lainnya.

Ketidaktertarikan PDIP tersebut sekaligus menanggapi manuver politik yang dilakukan Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Politikus Senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

Hendrawan Supratikno menanggapi, manuver politik Koalisi Perubahan yang mulai masif melakukan pertemuan, untuk pembahasan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hendrawan mengatakan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tak tertarik dengan manuver politik yang seolah bising dan sarat seremoni seperti Koalisi Perubahan.

"Kami tidak tertarik berdansa seturut tetabuhan industri demokrasi yang bising dan sarat seremoni. Kami lebih suka kumpul dengan akar rumput dan cari solusi-solusi terhadap persoalan riil yang mereka hadapi," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Sabtu (4/2/2023).

PDIP, kata Hendrawan, kini fokusnya untuk turun ke bawah melakukan konsolidasi dengan kader PDIP di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pemberitaan capres atau cawapres tidak menjadi prioritas dan dinilainya hanya membuang energi saja.

"Fokus dan konsentrasi kami turun ke bawah, kondolidasi dan merapikan barisan kader. Jadi berita-berita tentang pemilihan paslon capres tidak menjadi prioritas perhatian. Buang-buang energi saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menuturkan pembicaraan soal capres maupun cawapres sepenuhnya kewenangan dari prerogratif Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri.

"Kami lebih bergembira bergerak di teritori tugas dan kewenangan kami. Urusan copras capres sudah ada yang atur," katanya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan yang berisikan NasDem, PKS dan Demokrat mulai gencar melakukan manuver politik.

Ketiga petinggi parpol itu terus melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk memperkuat soliditas koalisi.

Terakhir, petinggi PKS mengunjungi NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Sekjen Habib Aboe Bakar.

Selain itu, ada pula Ketua DPP Almuzzammil Yusuf, Jubir PKS, Pipin Sopian, dan Muhammad Kholid.

Mereka disambut oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wasekjen Hermawi Taslim.

Adapun kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sebelum itu, bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem, Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan keduanya berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dalam sebuah foto yang diterima Tribunnews.com, terdapat beberapa elite dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem turut dampingi pertemuan itu.

Mereka di antaranya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman.

Kemudian, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, dan utusan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan.

Adapun syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yakni 20 persen jumlah kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional Pemilu 2019.

Diketahui hasil Pemilu 2019 lalu, Nasdem mendapat suara sah nasional 9,05 persen, PKS mendapat 8,21 persen, dan Demokrat 7,77 persen.

Sehingga gabungan ketiga parpol memiliki total suara 25,03 persen.

Sementara perolehan kursi DPR ketiga parpol di Pemilu 2019 yakni Nasdem 59 kursi atau 10,26 persen, Demokrat 54 kursi atau 9,39 persen, dan PKS 50 kursi atau 8,70 persen. Sehingga ketiganya punya total jumlah kursi di DPR sebanyak 28,35 persen.

Adapun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 akan dibuka mulai 19 Oktober 2023 - 25 November 2023.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews.com/Danang Triatmojo/Igman Ibrahim)