Penyidik sudah memeriksa Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, Direktur Alat Mesin Pertanian Pertanian Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Pemeriksaan mereka untuk mendalami dugaan korupsi di Kementan. 

Baca juga: Kapolda Tegaskan Akan Tuntaskan Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke Mantan Mentan SYL

Baca juga: Naik Tipis, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Rabu Ini Rp 1.063.000 Per Gram, Simak Rinciannya

Selain SYL, KPK turut menetapkan Hatta dan Kasdi sebagai tersangka. Meski belum diumumkan secara resmi.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor Kementan, rumah dinas, dan rumah pribadi SYL di Makassar. 

Pada penggeledahan tersebut ditemukan uang Rp30 miliar. Sementara di Makassar KPK mengamankan mobil Audi.

KPK belum membeberkan konstruksi korupsi Kementan yang diduga dilakukan SYL dkk. 

Lembaga antirasuah baru sekadar membocorkan bahwa perbuatan rasuah ini terkait pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Sempat Kekurangan, Stok Beras di Kabupaten Bekasi Kembali Stabil

Baca juga: Beradegan Mesra dengan Aliyah Faizah di Film Janin Iblis Neraka, Samuel Rizal Tak Alami Kesulitan

Minta Perlindungan LPSK

Sebelumnya juga diberitakan bahwa Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tak akan terganggu SYL mengajukan perlindungan ke LPSK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa siapapun termasuk SYL berhak mengajukan perlindungan ke LPSK.

Nantinya, kata dia, LPSK bisa menilai apakah SYL layak mendapatkan perlindungan atau tidak.

Ali Fikri berharap SYL tidak berusaha menghindari proses hukum dengan permintaan perlindungan kepada LPSK tersebut.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 9 Oktober 2023

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Senin 9 Oktober 2023 di Dua Lokasi Satpas, Cek Syaratnya

"KPK berharap hal ini bukan bagian dari modus untuk menghambat atau menghindari proses penanganan perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang sedang berproses di KPK," kata Ali Fikri dalam keterangan resminya, Senin (9/10/2023).

Bagi KPK, lanjut Ali Fikri, semua ada aturan yang harus dipatuhi dan pihaknya hanya ingin memastikan bahwa ada syarat dan ketentuan bagaimana seseorang dapat dilindungi demi kepentingan proses hukum, terutama ketika dia berstatus sebagai saksi atau korban bukan sebagai pelaku.