Berita Bisnis

Perluas Posko Pangan UMKM Perempuan hingga ke 25 Provinsi, Inkowapi Gandeng Sahara

Editor: Ichwan Chasani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Inkowapi bersama Sahara kembali menghadirkan gebyar aksi nyata Posko Pangan serentak nasional di penghujung tahun 2023 ini.

TRIBUNBEKASI.COM — Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) bersama Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) kembali menghadirkan gebyar aksi nyata Posko Pangan serentak nasional di penghujung tahun 2023 ini.  

Langkah tersebut merupakan upaya mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya bagi pelaku usaha Perempuan.

Gebyar posko pangan yang ketiga kalinya digelar ini, telah meluas hingga ke 25 provinsi dengan jumlah posko pangan mencapai ribuan.

Ketua Umum Inkowapi Sharmila Yahya mencatat 97 persen dari perekonomian nasional disumbang sektor UMKM, dan sebanyak 37 juta atau 60 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.

“Inkowapi bersama Sahara akan terus memaksimalkan pembinaan dan pelatihan kepada wirausaha tentang ekosistem UMKM serta terus memaksimalkan perluasan pasar dan akses pembiayaan,” ungkap Sharmila dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Tuntaskan Super Ball Run Kategori 5K dalam 15 Menit, Dobi Yorlandi Ternyata Prajurit Batalyon 328

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ahad Ini Masih di Angka Rp 1.107.000 Per Gram, Simak Rinciannya

Sharmila Yahya berkesempatan membuka Gebyar Posko Pangan Serentak Nasional 2023 di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu (9/12/2023).

Menurut Sharmila Yahya, gebyar posko pangan di penghujung tahun 2023 ini merupakan bagian refleksi perjalanan industri UMKM dan kewirausahaan yang merupakan langkah konkrit mendukung peran aktif perempuan di kancah nasional maupun global.

Dengan begitu, kata dia, upaya ini dapat memberikan peluang seluas-luasnya dalam ekosistem kewirausahaan di tingkat RT/RW.

Sharmila Yahya menjelaskan bahwa posko pangan yang telah terbentuk di setiap provinsi ini, 100 persen dikelola para perempuan.

Model perekonomian civil society yang memaksimalkan bisnis berkelanjutan ini, nyata sangat dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup penghasilan keluarga.

Baca juga: Calon KPPS di DKI Jakarta Bisa Periksa Kesehatan Gratis di Puskesmas Jelang Pemilu 2024

Baca juga: Pilon Senang Targetnya Jadi Pelari Tercepat Kategori 10K di Super Ball Run 2023 Tercapai Hari Ini

Terlebih lagi, hal ini upaya konkrit berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mendukung pemerintah memprioritas tujuh transformasi digital yakni digitalisasi pasar, pengetahuan kualitas, keuangan dan pembiayaan, manajemen, kapasitas produksi hingga digitalisasi distribusi,” tegas Sharmila Yahya yang juga Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia ini.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan bahwa UMKM di Indonesia 99 persen kelas mikro.

“Dukungan motivasi dan perluasan pasar dari pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam berkembangnya usaha kaum perempuan ini,” kata Shinta Kamdani.

Sementara Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan berharap peran posko pangan di berbagai daerah terus mendorong peran UMKM dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

Baca juga: Superball Run 2023 Digelar Minggu Pagi, Para Pelari Berkumpul Sejak Pukul 04.30 Pagi

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 11 Desember 2023 Besok

Halaman
12