TRIBUNBEKASI.COM, BANTARGEBANG --- Pemerintah Kota Bekasi berupaya membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir besar yang menerjang wilayahnya.

Pembersihan lumpur dan sampah sisa banjir diharapkan bisa berjalan cepat dan efektif.

"Kebersihan lingkungan harus menjadi prioritas agar warga terhindar dari berbagai penyakit akibat sampah yang menumpuk, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong bersama pemerintah dalam upaya pemulihan ini," kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto terkait pembersihan lumpur dan sampah sisa banjir, Senin (10/3/2025).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mengangkut 5.538,97 ton sampah pasca banjir.

Baca juga: Tinjau Banjir, Prabowo Kaget Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Belum Dapat Makan Bergizi Gratis

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (Sekdis LH) Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, mengatakan, ribuan ton sampah itu berdasarkan data di TPA Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang.

"Data dari sistem timbangan yang ada di TPA dan itu masih sampai tanggal sembilan, setiap hari masih bertambah," kata Kiswati, Senin (10/3/2025).

Kiswati menjelaskan jumlah sampah Kota Bekasi terhitung mulai dari Rabu (5/3/2025) hingga Minggu (9/3/2025).

Pada Rabu (5/3/2025) terdapat 81,46 ton sampah yang diangkut dengan 21 ritase. 

Kemudian, pada Kamis (6/3/2025) ada 555,09 ton dengan 92 ritase.

Selanjutnya pada Jumat (7/3/2025) terdapat 1063,26 ton dengan 93 ritase dan Sabtu (8/3/2025) 1424,03 ton dengan 113 ritase. 

Kemudian pada Minggu (9/3/2025) tercatat 2415,13 ton sampah dengan total ritase 144.

Sehingga berdasarkan periode Rabu (5/3/2025) hingga Minggu (9/3/2025) terdapat 463 ritase dengan total 5538,97 ton sampah terangkut.

Sedih ujian ditunda

Aktivitas ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) di SMA Negeri 21 Bekasi, Jalan Muara Raya RT 06 RW 09, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi untuk kelas 12 ditunda imbas banjir yang terjadi Selasa (4/3/2025).

Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) SMA Negeri 21 Bekasi, Lala Kardasih, mengatakan hal itu dikarenakan kondisi kelas masih dipenuhi sisa lumpur pasca banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025).

Lalu untuk siswa yang mengikuti ujian dan dikabarkan kediamannya terdampak banjir bertambah dari 85 orang menjadi 130 dari keseluruhan 278.

Ratusan siswa yang terdampak banjir didominasi warga Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kota Bekasi yang kondisinya paling parah.

"Insyaallah, April tanggal 9 ujian akhir PSAJ jadinya ditunda, kalau kondisinya sudah aman dan lebih nyaman, ya mungkin di sini (SMA Neger 21 Bekasi) ujiannya, kalau belum ya nanti kami bicarakan lagi," kata Lala saat diwawancara di lokasi, Senin (10/3/2025).

Lala menjelaskan saat ini ia mengajak para siswa dari kelas 10, 11, dan 12 untuk kerja bakti membersihkan sekolah dari lumpur.

Para siswa diberikan tanggung jawab membersihan ruang kelasnya masing-masing.

Aksi bersih sekolah yang sudah dilakukan sejak Rabu (5/3/2025) itu ditargetkan rampung pada Kamis (11/3/2025).

"Sementara ini kondisi baru 30 persen, kami baru bisa masukin beberapa barang ke ruangan dan sampai hari ini anak-anak masih kami minta tolong bantuannya untuk beres-beresin meja kursi kelas masing-masing," ucapnya.

Lala menuturkan meskipun adanya penundaan ujian, namun aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan secara daring dan bergantian waktu.

Selanjutnya perempuan yang ditemui mengenakan kacamata itu berharap kedepannya SMA Negeri 21 Bekasi dapat menggunakan gedung baru.

"Yang pertama sih ini kan kondisinya kami sewa (Gedung sekolah) dan InsyaaAllah tahun ini dari Provinsi Jawa Barat akan memberikan kami tanah beserta membangun gedungnya di kawasan bebas banjir. Insya Allah nanti kami akan pindah," pungkasnya.

Sementara seorang siswi kelas 12, Ziah, menyampaikan rasa sedih karena harus menunda jadwal ujian.

Terlebih ia juga sedih melihat kondisi sekolahnya dipenuhi lumpur.

Ia pun berharap banjir serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Sedih pasti karena ditunda ujiannya, harapannya ya biar tidak banjir lagi ya disini," singkat Ziah.

Bangun rumah panggung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berubah pikiran tidak akan merelokasi rumah warga yang terdampak banjir di bantaran sungai, salah satunya perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kecamatan Jatiasih.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan, pihaknya justru akan mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk membuat konsep rumah panggung untuk warga yang terdampak banjir.

“Tidak dilakukan relokasi, justru pak gubernur menyampaikan yuk bangun rumah yang ada di PGP tapi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter. Jadi rumahnya berbentuk panggung, bawah kosong aja, baru kemudian di atasnya untuk dihuni warga masyarakat,” kata Tri saat ditemui di kawasan gedung Pemkot Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (7/3/2025).

Tri menjelaskan selanjutnya ia dengan jajaran akan segera melakukan komunikasi dengan para warga yang terdampak tersebut terkait rencana pembangunan rumah panggung.

“Kan baru diputuskan mulai hari ini, mudah-mudahan kalau dalam situasi yang kita tenang, rumahnya sudah bersih, baru kita akan data dari rumah ke rumah,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu menuturkan jika solusi rumah panggung itu berhasil, kedepannya akan diterapkan di wilayah perumahan lain selain PGP.

“Oh iya, kalau ini dianggap berhasil kami akan lakukan secara bertahap,” tuturnya.

Seperti diketahui, Tri Adhianto menanggapi tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat perihal pembangunan rumah panggung untuk korban banjir.

Perumahan PGP akan dijadikan role model untuk merealisasikan rumah panggung tersebut.

“Prioritasnya di PGP, nanti kami lihat PGP, target kami adalah seribu rumah,” ujarnya.

Tri menyampaikan pihaknya ditugaskan untuk mendata rumah yang dijadikan prioritas untuk dibangun rumah panggung.

“Tentu nanti aparatur yang akan mendata mana yang kemudian prioritas, karena di beberapa lokasi kan sudah ada yang lantai dua, ada yang lantai tiga, jadi mungkin kami sesuaikan dengan prioritas terkait dkebutuhan yang ada di sana,” ucapnya.

Tri memaparkan anggaran dari tawaran program ini akan diberikan subsidi dari Pemprov Jawa Barat hingga Rp 40 juta per satu rumah.

“Nanti dengan anggaran yang ada Rp 40 juta per rumah dari Pemprov,  nanti Rp 30 juta dari Pemkot Bekasi, Kepala BNPB juga menyampaikan bagi rumah yang dalam kondisi rusak berat dan di relokasi berat itu juga mendapatkan Rp 60 juta, jadi nanti warga akan disiapkan anggaran minimal Rp 130 juta,” paparnya.

Tri mengungkapkan untuk tinggi 2,5 meter per rumah dinilainya aman untuk mengatasi banjir.

Sehingga tidak lagi ada orang miskin baru dan orang miskin ekstrem hanya karena setiap lima tahun harus mengalami banjir. 

“Kalau berada di tangga 2,5 meter mereka akan lebih sejahtera, rasa ketakutan, kecemasan itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dibayangkan,” ujarnya.

(Sumber : TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/m37)