TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Polri akan menggelar acara besar-besaran pada upacara HUT Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025.

Polri meminta warga melakukan work from home (WFH) karena upacara HUT ke-79 Polri di Monas diperkirakan menimbulkan kepadatan lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan parah.

Namun Pemprov Jakarta tidak langsung merespons permintaan untuk menerapkan WFH bagi karyawan perkantoran di Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan masih mempertimbangkan permintaan agar pihaknya menetapkan WFH pada 1 Juli 2025. 

Pramono menyatakan masih akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menentukan perlu tidaknya kebijakan WFH diberlakukan.

“Untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak. Karena bagi DKI (kegiatan) yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa,” ucap Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (30/6/2025) siang.

Pramono menyebut, dalam peringatan HUT Bhayangkara, ada permintaan dari panitia agar pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pembebasan tarif transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.

Permintaan ini sudah dipenuhi dan Transjakarta akan menerapkan tarif Rp 1 pada 1 Juli 2025.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengimbau warga WFH pada 1 Juli 2025.

Komarudin mengatakan, surat imbauan telah dikirim Mabes Polri kepada sejumlah instansi dan kantor yang berada di sekitar lokasi acara.

“Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya. Dari panitia pusat, Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor, mungkin khusus di hari itu, untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa work from home,” ujar Komarudin, Senin (30/6/2025).

Ia menuturkan, penerapan WFH bertujuan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan jalannya rangkaian acara peringatan HUT Bhayangkara.

“Tujuannya agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan di sekitar Monas,” tambah Komarudin.