TKD Karawang Dipotong Rp 700 Miliar, Kang Toleng Desak Bupati Jangan Pasrah dan Lobi Pusat

Ringkasan Berita:

• DPRD Jabar meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh melobi Kemenkeu untuk mengatasi pemotongan TKD lebih dari Rp700 miliar.
• Pemangkasan TKD disebut sebagai isu nasional akibat pengetatan anggaran pusat yang membuat dana mengendap berpotensi ditarik.
• Jabar mengalami pemotongan hampir Rp4 triliun dan semua daerah diminta aktif mengajukan program yang jelas agar anggaran kembali cair.

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Anggota DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengambil langkah aktif dengan melobi Kementerian Keuangan untuk menyikapi pemotongan Transfer Kas Daerah yang mencapai lebih dari Rp700 miliar.

Saran itu ia sampaikan untuk meminimalisir dampak pemotongan TKD yang oleh pemerintah pusat dilakukan sebagai bagian dari pengetatan anggaran nasional.

“Ya memang ini sangat berdampak tapi sebetulnya bisa bupati aktif bertemu menteri keuangan ya,” kata Rahmat saat ditemui di Karawang pada Selasa (9/12/2025).

Baca juga: Semua Napi Lapas Aceh Tamiang Dilepas Saat Banjir, Kini Hilang Tak Tahu di Mana

Baca juga: Jeritan Korban Banjir Aceh, 12 Hari Belum Ada Bantuan dari Pemerintah, Listrik dan Jaringan Padam

Baca juga: Warga di Hutanabolon Tapanuli Teriak Minta Air Bersih, Sudah 10 Hari Terpaksa Minum Air Banjir

Rahmat menjelaskan bahwa pemangkasan TKD bukan hanya dialami Karawang melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Ia menyebut pengetatan anggaran pusat membuat dana daerah diawasi ketat dan berpotensi ditarik kembali jika terlalu lama mengendap tanpa rencana program yang jelas.

“Kalau dana terlalu lama mengendap di kas daerah pasti diambil lagi kecuali memang mau dipakai untuk program yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Kabupaten Karawang kata dia mengalami pemotongan TKD lebih dari Rp700 miliar.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat total pemangkasan hampir mencapai Rp4 triliun sehingga setiap daerah terdampak rata rata sekitar Rp500 miliar.

“Jabar memang besar pemotongannya. Karawang stres tapi sebenarnya jangan hanya pasrah. Harus ada upaya formal ke Kemenkeu bukan main main apalagi kongkalikong,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Toleng itu menilai pemerintah daerah masih memiliki peluang mengajukan kembali anggaran asalkan dalam bentuk program yang jelas dan sejalan dengan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau programnya menopang program nasional pasti dikasih. Contohnya program 3 juta rumah rutilahu program Makan Bergizi Gratis MBG. Itu kan butuh dukungan ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menyebut sektor pendidikan berpeluang besar karena kebutuhan SD dan SMP merupakan kewenangan daerah sehingga bisa diajukan dalam proposal anggaran.

Sebagai contoh Kang Toleng menyinggung Kabupaten Bogor dan Bandung yang dinilainya aktif melobi pemerintah pusat sehingga berhasil mendapatkan anggaran untuk program strategis mereka.

Rahmat mengaku sudah menyiapkan diri menyampaikan saran ini secara langsung kepada Bupati Karawang.

“Ada. Kalau sudah ada waktunya tentu akan saya sampaikan,” kata dia.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News