BPKAD Karawang Catat Lima OPD dengan Serapan Anggaran Paling Rendah

Ringkasan Berita:

• Serapan anggaran Pemkab Karawang 2025 mencapai 83,39 persen hingga akhir Desember.
• Lima OPD tercatat sebagai yang terendah dalam realisasi belanja daerah.
• BPKAD Karawang akan melakukan evaluasi agar serapan berdampak langsung ke masyarakat.

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Karawang mencatat serapan anggaran hingga akhir tahun 2025 belum sepenuhnya optimal.

Hingga 28 Desember 2025 realisasi belanja daerah tercatat mencapai Rp5,29 triliun.

Angka tersebut setara 83,39 persen dari total pagu belanja daerah sebesar Rp6,35 triliun.

Kepala BPKAD Karawang Eka Sanatha mengatakan capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 realisasi belanja daerah tercatat mencapai 84,63 persen.

Baca juga: Hendak Diedarkan Saat Nataru, 3.100 Butir Ekstasi dan 3,24 Gram Sabu Disita Polisi

Baca juga: Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Periksa Yaqut Cholil Qoumas Selasa Ini

Baca juga: Santai di Tengah Keramaian, Mahasiswa Curi Raket Padel Seharga Rp 7,7 Juta di Jaksel

“Realisasi belanja daerah per 28 Desember 2025 mencapai Rp5.298.394.817.576 atau 83,39 persen dari alokasi anggaran Rp6.353.560.752.074. Selisihnya tidak terlalu jauh dibandingkan tahun lalu,” ujar Eka Sanatha, Selasa (30/12/2025).

Dari total realisasi tersebut terdapat lima organisasi perangkat daerah dengan tingkat serapan paling rendah.

Eka menyebut Dinas Arsip menjadi salah satu OPD dengan capaian 75,49 persen.

Disusul Dinas Pertanian dengan realisasi 73,97 persen.

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP sebesar 73,89 persen.

Dinas Lingkungan Hidup tercatat merealisasikan anggaran 70,78 persen.

Sementara Dinas Sosial menjadi OPD dengan serapan terendah yakni 70,21 persen.

Menurut Eka rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD tersebut dipengaruhi berbagai faktor.

Faktor tersebut antara lain penyesuaian program efisiensi anggaran hingga kegiatan yang tidak seluruhnya dapat direalisasikan sampai akhir tahun.

“Ke depan akan kami lakukan evaluasi lebih mendalam agar serapan anggaran bisa lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Eka Sanatha, Selasa (30/12/2025).