Dewan NasDem dan Gerindra Karawang Sepakat Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Ringkasan Berita:

• NasDem dan Gerindra Karawang sepakat mendukung Pilkada melalui DPRD, mengikuti sikap partai di tingkat pusat.
• Mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dan efektif serta mengurangi potensi konflik dan polarisasi masyarakat.
• Pemilihan lewat DPRD dianggap dapat menekan biaya politik dan risiko korupsi kepala daerah.

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Dewan Partai NasDem dan Gerindra Kabupaten Karawang sepakat pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Sikap tersebut disampaikan merespons menguatnya diskursus nasional soal perubahan mekanisme Pilkada.

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI,” ujar Mulyadi, saat dimintai tanggapan, pada Jumat (9/1/2026).

Menurut Mulyadi, Fraksi NasDem di daerah mengikuti garis kebijakan dan pandangan partai di tingkat pusat, khususnya dalam menyikapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Karawang, Ajang Sopandi, menegaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan kebijakan partai di tingkat pusat serta mengacu pada arahan Presiden terkait efisiensi pemerintahan.

“Kami setuju. Alasannya, kita mengikuti kebijakan Fraksi Gerindra di pusat dan mengacu pada program Bapak Presiden, khususnya soal efisiensi dan efektivitas,” ujar Ajang.

Menurut Ajang, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efektif karena dapat menekan berbagai dampak sosial yang selama ini muncul dalam pilkada langsung, termasuk potensi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat.

Dengan mekanisme ini, tidak terlalu banyak permusuhan di antara masyarakat.

Selain itu, kepala daerah terpilih juga tidak direpotkan oleh tuntutan tim sukses yang kadang meminta balas jasa dan berpotensi memengaruhi kebijakan kepala daerah.

Ajang juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang kerap menjadi persoalan serius. Ia menilai, pemilihan melalui DPRD dapat secara signifikan mengurangi biaya pencalonan kepala daerah.

“Ini juga mengurangi biaya calon bupati itu sendiri. Jadi ketika sudah menjabat, tidak lagi terbebani oleh pikiran bagaimana mengembalikan modal politik yang besar. Dengan begitu, potensi terjadinya korupsi bisa ditekan seminimal mungkin,” tegas Ajang. (MAZ)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.