Ormas Islam Kecam Dugaan Pesta Gay di THM Karawang, Minta Pemda dan Polisi Bertindak

Ringkasan Berita:

• GP Ansor Karawang meminta Pemkab Karawang dan Polres Karawang menginvestigasi tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi pesta gay dalam video viral.
• GP Ansor mendesak pengelola ditindak tegas hingga pencabutan izin usaha jika terbukti melanggar aturan dan norma yang berlaku.
• Satpol PP akan memanggil pengelola THM terkait, sementara polisi masih mendalami kebenaran video yang beredar di media sosial.

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Karawang mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dan Kepolisian setempat untuk turun tangan terkait pesta gay di salah satu tempat hiburan malam (THM) yang videonya viral di media sosial.

Ketua PC GP Ansor Karawang, Ahmad Syahid mengatakan, pihaknya menolak keras segala bentuk kegiatan di ruang publik yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Termasuk di ruang digital yang ramai belakangan ini.

"Pemda dan Polres Karawang untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap tempat hiburan malam tersebut," kata Ahmad Syahid pada Senin (8/6/2026).

Jika terbukti pihak manajemen sengaja memfasilitasi atau membiarkan terjadinya pelanggaran ketertiban umum dan norma kesusilaan, tuntut agar izin usaha tempat tersebut dibekukan atau dicabut.

Minta Pengelola THM Ditindak Jika Terbukti Melanggar

Kata Ahmad Syahid, GP Ansor berkomitmen untuk terus mengedepankan dakwah bil hikmah atau mengajak dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik.

Mengimbau, mendorong dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk kembali menguatkan pendidikan agama dan moral di lingkungan keluarga masing-masing, bukan dengan menyebarkan kebencian, melainkan dengan merangkul mereka yang keliru untuk kembali ke jalan yang lurus.

Baca juga: Viral Video Diduga Pesta Gay di THM Karawang, Pemkab Karawang Angkat Suara

"GP Ansor akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa aparat yang berwenang menjalankan tugasnya dengan presisi dan transparansi. Karawang harus tetap menjadi daerah yang kondusif, religius, dan beradab," beber dia.

Ia menambahkan, GP Ansor adalah organisasi yang taat hukum. Oleh karena itu, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh kader GP Ansor dan Banser di Karawang, serta mengimbau masyarakat luas, untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau tindakan anarkis.

Pihaknya akan kawal kasus ini melalui jalur hukum dan administratif. "Jangan sampai tindakan niat baik dilakukan dengan cara yang merusak," beber dia.

Desak Pembentukan Satgas dan Pakta Integritas

GP Ansor menuntut Pemkab Karawang untuk memanggil seluruh pengusaha tempat hiburan malam, kafe, dan hotel di Karawang.

Mereka harus diwajibkan menandatangani Pakta Integritas yang berisi komitmen tertulis untuk tidak memfasilitasi peredaran narkoba, prostitusi, dan aktivitas komunitas penyimpangan seksual (LGBT).

Apabila di kemudian hari terbukti melanggar, tempat usaha tersebut harus langsung disegel permanen tanpa peringatan.

"Kami juga meminta dibentuknya Tim Satgas Gabungan dari unsur Pemkab, TNI, Polri, dan melibatkan representasi tokoh agama/masyarakat, organisasi agama, organisasi pemuda untuk melakukan patroli dan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke titik-titik rawan," kata dia.