Ketua DPRD Karawang Dorong Perbup dan Perda Larangan LGBT di Karawang

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin mengusulkan Bupati Karawang menerbitkan Perbup dan membahas Perda larangan LGBT usai viral pesta gay di Theater Night Mart.
• DPRD menyebut telah mendorong penutupan sementara TNM, namun penutupan permanen masih terkendala aspek regulasi dan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
• Ratusan Ormas Islam menggelar aksi di Kantor Bupati Karawang menuntut penutupan permanen TNM, sementara Pemkab menyiapkan langkah edukasi dan pembinaan jangka panjang.

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG-  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang Endang Sodikin mengusulkan agar Bupati Karawang Aep Syaepuloh membuat peraturan bupati (perbup) larangan LGBT di wilayahnya.

Menurutnya, DPRD juga telah berkomunikasi dengan Komisi IV untuk membahas kemungkinan pembentukan Perda terkait larangan LGBT di Kabupaten Karawang.

“Kejadian beberapa hari lalu, tentu kami usulkan Perbup terkait larangan LGBT. DPRD juga sudah komunikasi ke Komisi IV untuk segera mengeluarkan sekaligus membahas perda terkait larangan LGBT. Itu adalah bagian dari fungsi kami," kata Endang usai menemui massa aksi unjuk rasa di Pemda Karawang pada Rabu (10/6/2026).

Usulan ini mencuat setelah video viral pesta LGBT atau Gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang.

DPRD Sebut Sudah Beri Atensi Penutupan Sementara

Ia menegaskan DPRD telah memberikan perhatian terhadap persoalan yang menjadi tuntutan massa sejak beberapa waktu lalu.

Ia menyebut DPRD melalui komisi terkait telah melakukan pengawasan dan mendorong langkah penutupan sementara terhadap tempat hiburan yang menjadi sorotan publik.

Baca juga: Ormas Islam Demo Minta Theatre Night Mart Ditutup Permanen pasca Pesta Gay

“Kaitan dengan investasi ini betul-betul di Karawang sangat gencar dan kami selaku DPRD tentunya melakukan pengawasan. Sebulan yang lalu kami sudah menindaklanjuti dan alhamdulillah pada bulan kemarin kami sudah memberikan atensi untuk segera melaksanakan penutupan sementara,” ujar Endang.

Dalam kesempatan tersebut, Endang turut menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan Islam, LSM, mahasiswa, serta masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.

Alasan Belum Ada Penutupan Permanen TNM

Namun demikian, saat menanggapi pertanyaan peserta audiensi terkait alasan pemerintah belum merekomendasikan penutupan permanen Theater Night Mart (TNM) Endang menjelaskan terdapat aspek regulasi yang harus diperhatikan.

Menurutnya, keberadaan tempat usaha tersebut berkaitan dengan perizinan yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Yang mengizinkan tempat tersebut langsung dari pusat. Karena ada benturan aturan. Kami juga paham betul, tentunya kita harus taat aturan. Secara teknis silakan Satpol PP menjelaskan. Secara aturan, karena sudah berdiri sebagai entitas usaha maka bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD memastikan akan terus mengawal proses yang sedang berjalan dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut.

“Kami sudah menerima masukannya. Kami meminta Bupati untuk membuat perda terkait larangan LGBT di Karawang, itu mutlak. Terkait TNM, sejak 24 April kami sudah menyampaikan rekomendasi terhadap TNM di Karawang. Maka dengan demikian ikuti prosesnya dan kami akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya, Endang Sodikin, selalu bersama Pemkab Karawang,” pungkasnya.

Ratusan Ormas Islam Demo di Kantor Bupati