Aksi Demo Hari Ini Rabu 28 Januari 2026, Cek Lokasi dan Waktunya

Ringkasan Berita:

• Demo buruh KSPI DKI Jakarta dan KSPI Jawa Barat digelar Rabu 28 Januari 2026 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
• Massa sekitar 1.000–1.500 orang menuntut revisi UMP DKI, penundaan UMSP, pengembalian UMSK di Jawa Barat, serta menolak PHK 2.500 buruh PT Pakerin.
• Polisi mengerahkan 206 personel, menerapkan rekayasa lalu lintas situasional, dan mengimbau warga menghindari kawasan Gambir.

TRIBUNBEKASI.COM, GAMBIR- Cek jadwal demo yang akan berlangsung di wilayah Jakarta hari ini, Rabu (28/1/2026).

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan ada satu demo yang digelar hari ini. 

Tribunners khususnya warga Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi bisa yang hendak menuju Jakarta bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengatur perjalanan agar mencapai tujuan tepat waktu.

Demo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, KSPI Jawa Barat

Aksi demo datang dari massa buruh dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1/2026). 

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan titik aksi berada di sekitar Patung Kuda hingga Jalan Medan Merdeka Selatan.

“Pagi ini ada aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, KSPI Jawa Barat, serta elemen massa lainnya,” ujar Erlyn dalam keterangan tertulis.

Ribuan Buruh dari Tiga Provinsi Turun ke Jalan

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, massa buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Titik kumpul aksi ditetapkan di Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB.

“KSPI akan melakukan aksi di Istana pada Rabu, 28 Januari 2026. Massa aksi diperkirakan ribuan orang dari DKI Jakarta, buruh Jawa Barat, dan buruh Jawa Timur,” kata Iqbal.

Ia memperkirakan jumlah peserta aksi berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 orang.

Tiga Tuntutan Utama Buruh

Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Selain itu, buruh juga mendesak agar penandatanganan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta ditunda. Menurut Iqbal, skema UMSP yang ada dinilai tidak relevan karena dianggap hanya mengakomodasi satu kelompok pengusaha.

Tuntutan kedua ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah di Jawa Barat.

Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 buruh PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, yang disebut belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.

“Ini menyangkut ancaman PHK di depan mata bagi 2.500 buruh. Mereka sudah berbulan-bulan tidak digaji,” tutur Iqbal.