Ahli Gizi Soroti Program MBG Prabowo, Usul Pakai Pola SPPG Polri

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - 
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai banyak sorotan.

Program yang awalnya disambut antusias ini kini jadi perbincangan hangat usai munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.

Sorotan tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan ahli gizi dan pakar kesehatan. Mereka menilai, MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari kandungan gizi, kualitas bahan pangan, hingga sistem distribusinya.

Baca juga: Anggota DPRD Depok Rudy Kurniawan Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Pencabulan Anak

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran Maut di Pademangan, Empat Orang Tewas Termasuk 2 Anak Kecil dan Ibu Hamil

Baca juga: Suasana Memanas di Medan Satria, Puluhan Warga Usir Petugas BPN, Tolak Ukur Lahan 2,3 Hektare

Di sejumlah titik pelaksanaan program, warga mulai membandingkan kualitas menu yang disajikan. Ada yang mengeluhkan menu kurang bervariasi. Ada juga yang menilai kandungan gizinya masih minim.

Dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta, suasana ruang pertemuan tampak serius. Para pakar saling menyampaikan catatan dan saran untuk perbaikan MBG agar lebih tepat sasaran.

Salah satu yang menyoroti adalah Marudut Sitompul, ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Ia mengingatkan, MBG bukan sekadar soal membagikan makanan, tapi memastikan kualitas gizinya benar-benar terjaga.

“Pasca kejadian kemarin, evaluasi harus jadi prioritas. Kita sudah punya banyak pengalaman, seharusnya bisa dicegah atau minimal diminimalisir,” kata Marudut.

Marudut menilai, kandungan gizi dalam MBG perlu ditinjau ulang. Ia menyarankan pemerintah benar-benar menjamin standar gizi setiap menu yang disajikan.

“Sekalian evaluasi status gizinya. Apakah makanan yang ada ini sudah cukup baik? Banyak masyarakat protes, isinya cuma wortel atau bahan yang itu-itu saja,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa mempertimbangkan berbagai opsi pembiayaan dan distribusi. Salah satunya, melibatkan pemerintah daerah atau pihak internal sekolah seperti yang dilakukan di sejumlah negara.

“Saya tidak bilang satu sistem lebih baik. Tapi akan lebih baik kalau opsi itu dibuka. Lihat mana yang cocok untuk Indonesia, bisa satu sistem atau kombinasi beberapa sistem,” imbuhnya.

Dalam diskusi yang sama, Marudut menilai SPPG Polri bisa dijadikan contoh standar kebersihan.

“Pada Juni lalu, ada perwakilan Kementan datang ke SPPG Polri. Mereka bilang tempatnya sangat higienis. Itu contoh yang bisa dipakai agar kasus keracunan tidak terjadi,” ungkapnya.

Ahli gizi Persagi lainnya juga menilai, menu MBG tak harus terpaku pada satu bahan makanan seperti beras.

“Setiap daerah punya kearifan lokal yang bisa diangkat. Tidak semua harus pakai beras atau nasi,” kata Marudut.