Kemendagri
Wamendagri Bima: IKN Bukan Sekadar Infrastruktur, Tapi Hadirkan Kultur Birokrasi dan Etos Kerja ASN
Wamendagri Bima Arya pembangunan IKN bukan soal fisik, tetapi juga menghadirkan kultur birokrasi yang menjadi standar tata kelola pemerintahan.
TRIBUNBEKASI.COM, KALIMANTAN TIMUR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pembangunan IKN juga merupakan upaya membentuk kultur birokrasi serta etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar menjadi percontohan bagi daerah lain.
“IKN ini bukan seolah-olah mendesain, tapi itu tadi etos kerja, culture tadi. Ini harus jadi percontohan semua [ASN yang ada],” ujar Bima saat berdialog dengan ASN OIKN di Auditorium IKN, Sabtu (29/11/2025).
Tantangan nyata di lapangan
Dalam pertemuan tersebut, Bima menekankan pentingnya mendengar langsung tantangan yang dihadapi ASN di lapangan.
Ia menilai, pembangunan IKN bukan hanya soal pembangunan fisik atau perencanaan teknis, tetapi juga menghadirkan kultur birokrasi yang mampu menjadi standar baru bagi tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
“Pembangunan IKN bukan hanya soal desain dan infrastruktur. Kita perlu tahu apa yang terjadi di lapangan, apa yang dirasakan para ASN,” ujar Bima.
Bima menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota merupakan momentum strategis untuk menghadirkan model baru tata kelola pemerintahan.
Dengan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas nasional yang selama ini terlalu berat, IKN diharapkan menjadi laboratorium birokrasi modern yang bisa direplikasi di daerah lain.
"Fokus utama saat ini adalah memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah," ungkap Bima.
Karena itu, para ASN yang pertama bertugas di IKN memegang peranan penting sebagai penyusun fondasi awal.
Ia menyebut mereka sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun yakni kelompok awal yang membentuk nilai, budaya kerja, dan standar pelayanan publik di IKN.
Digitalisasi pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya menjadikan OIKN sebagai contoh penerapan tata kelola pemerintahan modern.
Seperti digitalisasi pelayanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan konsep smart city merupakan instrumen penting yang tetap harus ditopang karakter, integritas, dan etos kerja yang kuat.
“Yang paling basic adalah not only about kompetensi, tapi karakter,” tegasnya.
| Pemerintah Pastikan Konflik Wamena Selesai dan Pemulihan Masyarakat Hingga Kondisi Kondusif |
|
|---|
| Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
|
|---|
| Wamendagri Bima Tekankan Kepala Daerah Harus Peka Kondisi Masyarakat dengan Aktif Turun ke Lapangan |
|
|---|
| Pemerintah Pastikan Dana Otsus Papua 2025 Tersalurkan 100 Persen |
|
|---|
| Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi: KTP-el Tetap Digunakan untuk Verifikasi dan Identitas Resmi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Bima-Arya-Sugiarto-menghadiri-dialog-dengan-ASN-OIKN-di-Auditorium-IKN.jpg)