Mendagri Tito Karnavian Tekankan Kolaborasi Pemda Papua untuk Implementasi Program Perumahan

TRIBUNBEKASI.COM, SORONG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan. 

Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.

“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.

“Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.

“Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP.  Di situ semua layanan publik dijadikan satu,” sambung Mendagri.

Mendagri menilai, penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan.

Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.