Viral Medsos
BPJS Kesehatan Gelar Lomba TikTok dan Vlog Anti Gratifikasi, Berikut Syarat dan Link Pendaftarannya
BPJS Kesehatan menggelar perlombaan di masa pandemi Covid-19 yakni TikTok dan Vlog Anti Gratifikasi.
Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
lihat foto
Pemerintah Kota Bekasi Mulai Batuk-batuk Gara-gara BPJS Kesehatan Nunggak
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan anggaran penanganan pasien Covid-19 hingga Juni 2021 ini, semakin menipis.
Padahal, Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi telah mengesahkan bahwa anggaran Covid-19 yang tertera pada APBD 2021 sebesar Rp 175 miliar.
"Terakhir kan ada Rp 175 miliar kita persiapkan buat tahun ini, tapi kemarin saya mendapat laporan tinggal Rp 16 atau 20 miliar," ujar Rahmat saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Selasa (22/6/2021).
Meski tak merinci, pria yang juga akrab dipanggil Pepen itu mengatakan anggaran paling banyak dipakai pada pemeriksaan PCR masyarakat.
Pelaksanaan vaksinasi massal juga memakan banyak biaya, seperti pengadaan tenda dan kebutuhan operasional lainnya.
Rahmat menyatakan bakal berdiskusi dengan Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tujuannya untuk mencari solusi agar baik pihaknya dan DPRD Kota Bekasi, bisa lebih leluasa dalam melakukan refocusing anggaran.
"Ke Kemendagri dan ke BPKP, apa yang harus kita lakukan, supaya langkah kita ini enggak salah," tuturnya.
Terlebih lagi, Kemenkes dan BPJS Kesehatan disebutkannya masih berutang kepada RSUD Kota Bekasi sebesar Rp 81 miliar sejak Desember 2020 hingga saat ini.
Hal itu berdampak bagi pelayanan dan operasional rumah sakit dan Pemkot Bekasi dalam menangani Covid-19
"Mulai tersendat, kalau bensin sekarang nih, tarolah tadinya full, terus sekarang ada piutang nih yah, setengah lebih lah,"
"sampai Rp 80 miliar, nah itu mulai terganggu. Lama-lama kan kering, kalau kering kan batuk-batuk nanti," ujar Rahmat.
Apabila kondisi seperti saat ini masih berlangsung hingga sebulan kedepan, Rahmat menjelaskan RSUD Kota Bekasi terancam 'shut down' (tidak beroperasi).
"Kalau sebulan lagi terus begini ya engga ada duit lah, dari mana nanti, kan orang mesti di gaji."
"Apalagi kan RSUD kita tuh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, jadi kan mesti antisipasi," tuturnya.
(TRIBUNBEKASI.COM/BAS/ABS)
