Berita Nasional

Kriminolog UI Sebut Remisi Koruptor Kewenangan Pengadilan Bukan Lapas

Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Iqrak Sulhin, menyatakan ada kesalahan persepsi di masyarakat terkait remisi koruptor.

Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
Kriminolog UI Sebut Remisi Koruptor Kewenangan Pengadilan Bukan Lapas
Istimewa
Kriminolog UI, Iqrak Sulhin, menyatakan pemberian remisi pada koruptor diatur oleh undang-undang.

TribunBekasi.com, Jakarta - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin menyatakan keliru jika masyarakat menyalahkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam pemberian remisi terhadap para koruptor.

Sebab lembaga ini hanyalah pelaksana pidana, sesuai perintah pengadilan dalam pemberian remisi. 

"Lapas hanyalah eksekutor dari putusan pengadilan. Artinya soal berat ringan pidana itu kewenangan pengadilan dan bukan ranahnya lembaga pemasyarakatan," katanya, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Dugaan Sejumlah Pejabat Mendapat Vaksin Booster Dosis Ketiga, PKS: Jangan Memberi Teladan Tidak Baik

Dikatakan, saat seseorang menjalani masa pidana penjara, semua harus sesuai dengan amanat UU Pemasyarakatan.

Dalam arti para narapidana tetap berhak untuk mendapatkan haknya, baik hak mutlak seperti makan/minum maupun hak bersyarat, seperti remisi. 

"Dalam hal hak bersyarat, ketika memenuhi syarat administratif dan substantif (seperti berkelakuan baik, tidak masuk register pelanggaran), maka tidak ada halangan bagi seorang narapidana untuk mendapatkan remisi (termasuk asimilasi dan pembebasan bersyarat). Baik untuk narapidana umum maupun narapindana khusus, seperti kasus narkotika atau korupsi," tuturnya.

Justru malah aneh jika lapas menghalang-halangi seorang narapidana mendapatkan remisi karena semua sudah diatur dalam undang-undang.

"Kalau pihak lapas menghalang-halangi orang dapat remisi, justru mereka melanggar undang-undang," katanya.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menjadi dasar pemberian remisi umum tahun ini bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Baca juga: Di Kota Bekasi, 320 Ribu Dosis Vaksin Pfizer Akan Diberikan di 5 Titik Setiap Kelurahan

Ketentuan ini  diperkuat Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan sah-sah saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan remisi terhadap para koruptor.

Sebab, pendekatan secara normatif, remisi bagi narapidana tersebut pasti telah dikaji dengan berbagai hal dan regulasi yang ada.

"Remisi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dikeluarkan Kemenkumham berbasis pada undang-undang (UU). Ini kan sudah diatur dalam peraturan, jadi sah-sah saja," ujar Emrus.

Kendati demikian, menurut dia, apabila remisi khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dikaji dari perspektif kritis, maka para narapidana Tipikor tidak layak menerima remisi. Sebab perilaku koruptif tersebut merupakan penyakit sosial.

Halaman
123
Sumber: Wartakota

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved