Kabupaten Bekasi

Dani Ramdan Bertekad Menurunkan Penderita Stunting di Kabupaten Bekasi Menjadi Enam Persen pada 2022

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan bertekad menurunkan penderita stunting di wilayahnya, karena akan menghambat pembangunan.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Istimewa
Ilustrasi penderita stunting - Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus menurunkan jumlah penderita stunting. Berdasarkan target angka penderita bocah kerdil itu menjadi enam persen pada 2022. 

TribunBekasi.com, Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan penurunan angka stunting sebesar enam persen hingga 2022.

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 19, Berikut Cara Mendaftar dan Pembuatan Akun, Hingga Tips Lolos Seleksi

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan penurunan angka enam persen stunting itu berdasarkan rencana pembangungan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Angka penurunan stunting di Kabupaten Bekasi masih terbilang kecil.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi bagi Kabupaten Bekasi ke depannya.

"Dengan adanya penilaian ini, dinas-dinas bisa mengetahui mana yang masih kurang baik, mana yang harus diperbaiki, dan program lintas sektornya, agar ke depannya stunting di Kabupaten Bekasi menurun,” tambahnya.

Ia mengatakan masih ada beberapa data yang kurang lengkap dalam penilaian stunting di Kabupaten Bekasi, sehingga pihaknya akan melengkapi data yang kurang, agar hasilnya bisa komprehensif.

Baca juga: AXA Mandiri Cairkan Klaim Rp 4,25 Miliar untuk Nakes yang Gugur Akibat Covid-19

"Dalam penilaian stunting di Kabupaten Bekasi, beberapa sudah menunjukkan hasil kinerja yang baik, namun ada beberapa yang datanya kurang lengkap, nanti kita akan lengkapi agar menunjukkan hasil yang komprehensif,” ujar Dani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, serta kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Hal itu disampaikannya pada Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya," kata Mendagri.

Baca juga: Jharna Bhagwani Ungkap Perasaan Galau dan Bimbang pada Pasangan Lewat Single Tell Me

Dikatakan Mendagri, meski PKK telah memiliki 10 (sepuluh) Program utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting.

rogram penanganan stunting menurutnya perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved