Kabupaten Bekasi

Dani Ramdan Bertekad Menurunkan Penderita Stunting di Kabupaten Bekasi Menjadi Enam Persen pada 2022

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan bertekad menurunkan penderita stunting di wilayahnya, karena akan menghambat pembangunan.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Istimewa
Ilustrasi penderita stunting - Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus menurunkan jumlah penderita stunting. Berdasarkan target angka penderita bocah kerdil itu menjadi enam persen pada 2022. 

Eks Kapolri itu mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan.

Baca juga: HARI INI Tribun Network Luncurkan TribunBekasi.com dan TribunTangerang.com, Ada Talkshow Nasional

Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Menurutnya, ini merupakan anak dan balita merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan, sehingga ia berharap persoalan stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” ujar Mendagri.

Mendagri meminta agar pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan terhadap ibu hamil dan anak di PKK.

Baca juga: POCO Store Resmi Pertama di Dunia Hadir di Indonesia, Dilengkapi Area Skating Ground

Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan.

Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

“Kemudian kematian ibu hamil dan anak-anak bayi, ini juga harus diturunkan, artinya harus ada perhatian terhadap masalah ibu hamil, menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan stunting dengan membuat terobosan untuk menambah gizi, asupan bagi ibu hamil dan bayi-bayi,” jelasnya.

Setelah memprioritaskan program tersebut, barulah Mendagri meminta PKK untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan lainnya.

Baca juga: Bukan Cuma Urusi Ketertiban Umum, 65 Anggota Linmas Pebayuran Dilatih Penanggulangan Bencana

“Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk secara nasional, baru kemudian yang lain yaitu masalah yang berhubungan untuk membantu keluarga agar mereka lebih sejahtera,” pungkasnya.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved