Sri Mulyani Butuh Masukan Masyarakat Terkait Penerima Bansos agar Tepat Sasaran

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, butuh masukan warga terkait penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak masyarakat ikut bantu memberi masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan, tentunya dengan cara-cara tepat. 

Baca juga: Kepsek SDN Bekasi Jaya V Senang Sekolah Kembali Ramai saat Penerapan PTM

“Kalau mungkin banyak masyarakat ada yang mengatakan oh targetnya perlu diperbaiki, ada yang tidak termasuk, ada yang salah sasaran, ayo kita perbaiki," ujarnya, Senin (6/9/2021).

"Cara memperbaikinya banyak, kita melakukan survei, kementerian sosial meminta universitas di daerah untuk ikut memverifikasi, BPS turun ke lapangan," imbuhnya mengutip laman kemenkeu.go.id. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, skema kebijakan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, khususnya pada kondisi miskin dan rentan terus diperluas. 

"Beberapa di antaranya adalah kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga pada bulan Juli dan Agustus dibayarkan dua kali," kata Sri Mulyani. 

Baca juga: Kepsek SDN Bekasi Jaya V Senang Sekolah Kembali Ramai saat Penerapan PTM

Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, juga ada perluasan diskon listrik untuk 32,6 juta rumah tangga dan subsidi kuota internet untuk 36,1 juta penerima diperpanjang hingga Desember 2021. 

“Perlindungan sosial kita ekspansi, ini yang tadi mencapai Rp 186 triliun sendiri, untuk membantu masyarakat dan melindungi mereka dari kerentanan. Seandainya itu tidak dilakukan, maka jumlah kemiskinan akan melonjak jauh lebih tinggi," ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi serapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 hingga 20 Agustus 2021 mencapai Rp 326,74 triliun atau 43 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan, perkembangan signifikan terlihat pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Gelar Razia Holywings Epicentrum, Buntut Melanggar Aturan PPKM Level 3 Jakarta

Realisasi bidang kesehatan tercatat sebesar Rp 77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu sebesar Rp 214,96 triliun untuk penggunaan rumah sakit darurat, obat masyarakat, biaya perawatan pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, dan iuran JKN. 

“Kita lihat, untuk bidang kesehatan tahun ini yang tadinya kita anggarkan hanya sekitar Rp 70 triliun naik menjadi lebih dari Rp214 triliun karena ada varian delta dan lonjakan yang luar biasa tinggi," ujarnya. 

Sementara itu, perlindungan sosial mencatatkan realisasi sebesar Rp 99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. 

Kemudian, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar 29 persen, program prioritas 42,6 persen, dan insentif usaha sebesar 82,7 persen. 

Baca juga: PT KAI Klaim Uji Coba Aplikasi Peduli Lindungi di 11 Stasiun Kereta Api Lancar

“Perlindungan sosial kita tingkatkan, dukungan UMKM masih kita teruskan dan bahkan ditingkatkan dari sisi kredit usaha rakyat. Program-program prioritas nasional dan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan," pungkas Sri Mulyani. (Tribunnews/Yanuar Riezqi Yovanda)