Pengoptimalan Sistem Pelayanan Publik Berkualitas Jadi Fokus Utama Pemerintah Kabupaten Bekasi

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan ingin jajarannya fokus tingkatkan kinerja profesional, demi memberi pelayanan terbaik bagi publik.

"Kami kedepannya akan fokus pada setiap pelayanan publik, bagaimana menyempurnakan kembali pelayanan yang dinilai masih belum maksimal akan kami maksimalkan lagi,"

"dari aspek kajian, penyusunan regulasi dan juga implementasi peningkatan pelayanan publik yang di Kabupaten Bekasi," kata Dani Ramdan saat dikonfirmasi, Jumat (17/9/2021).

Beberapa upaya dilakukan guna realisasikan pelayanan publik bagi masyarakat, seperti sinkronisasi regulasi dan Standard Operating Procedure (SOP) di setiap perangkat daerah yang beri pelayanan langsung kepada masyarakat.

Baca juga: Dani Ramdan Minta Pihak Swasta Rangkul Nelayan Kabupaten Bekasi yang Terimbas Reklamasi

Baca juga: Urus Nomor Induk Usaha di Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi Terkendala Minimnya Perangkat Akses OSS

Baca juga: Total Investasi Kabupaten Bekasi 2020 Mencapai Rp 37 Triliun, PMPTSP Sebut Tertinggi se-Jawa Barat

"Kita lagi susun regulasinya. Tetapi kita harus invetarisir dulu jenis-jenis layanannya apa, kemudian udah lengkap belum standar pelayanan atau SOP-nya."

"Standar pelayanan misalnya berapa tarifnya dan berapa lama waktu penyelesaiannya. Kalau sudah diumumkan ke masyarakat"

"Supaya masyarakat juga tahu standar pelayanan yang diterapkan di masing-masing perangkat daerah," ujarnya.

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti, menjelaskan pihaknya masih menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing perangkat daerah.

Termasuk di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan dibuka oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam waktu dekat. 

"Misal ruang tunggunya, nyaman apa nggak, kemudian ada mesin antrian apa nggak. Itu juga sedang dilakukan sebagai salah satu upaya perbaikan dari sisi sarana dan prasarana," kata Iis.

Iis menambahkan, pelayanan publik yang berkualitas juga harus dilengkapi dengan pengelolaan pengaduan yang terstruktur dan sistematis.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya mengoptimalkan implementasi dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

"Nah kalau untuk pengaduan pelayanan publik sudah ada regulasinya, Perbup tentang SP4N LAPOR!"

"Misalkan ada yang yang komplen seperti apa tindaklanjutnya dan berapa lama bisa diselesaikan itu sudah ada mekanisme kerjanya."

"Sekarang hanya tinggal optimalisasi dari implementasinya saja," ungkapnya.

(TribunBekasi.com/ABS)