Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Panggil Dinas Sosial Minta Perbaiki Data Penerima Bansos

"Apalagi jumlah bansos kan banyak, harus diklasifikasikan berapa orang DTKS-nya, berapa orang yang PKH, kemudian siapa yang dapat bantuan pusat, siapa yang dari pemprov. Nanti kan ketahuan agar tidak dobel datanya," ungkapnya.

Hal tersebut menjadi masalah klasik yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

Namun sejumlah pemerintah kota/kabupaten telah berhasil mengembangkan program untuk menghindari data ganda.

"Memang permasalahannya teknis sekali, tapi tetap harus diselesaikan, beberapa daerah sudah membentuk program itu dan berhasil, seperti di Pekalongan," kata Fatma.