Berita Bekasi

Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Panggil Dinas Sosial Minta Perbaiki Data Penerima Bansos

Keberhasilan pemberian bansos akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat lantaran tepat sasaran.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
muhammadiyah.or.id
Ilustrasi Bantuan sosial (Bansos) -- Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi mengkritisi pemberian bantuan sosial yang dinilainya sering terdapat data ganda. 

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum mengkritisi pemberian bantuan sosial yang dinilainya sering terdapat data ganda.

Oleh sebab itu, ia mengusul kan agar Pemkab Bekasi membuat program tersendiri yang mengolah data para keluarga penerima manfaat (KPM) beserta program yang diikutinya.

"Kalau mereka DTKS kan dapat bansosnya dari pusat, kalau sudah begitu kan tidak bisa kalau dia dapat bantuan dari provinsi, ini yang harus jelas, agar pemda tidak ragu dan menutup kemungkinan buat dobel data," ucap Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).

Tak hanya para KPM, bahkan pendampingnya juga diharapkan agar tercatat sehingga apabila nantinya terjadi data ganda, maka bansos tersebut bisa lebih mudah dikembalikan.

Baca juga: Belum Dapat Bansos? Segera Laporkan Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos, Ada Fitur Usul dan Sanggah

"Gunanya apa? Agar data terkumpul termasuk para pendamping yang jadi penangung jawab, sehingga saat ada bantuan, ini mereka terdata. Kan mereka kenal sama KPM-nya. Harusnya tahu siapa saja yang dapat doble, agar nantinya bisa dikembalikan bansosnya," katanya.

Untuk mewujudkan program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, Fatma menjelaskan bakal memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bekasi untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Makanya kami berencana untuk memanggil dinas sosial agar membuat olah sistem layanan rujukan terpadu," ungkap Fatma.

Keberhasilan pemberian bansos, sambung Fatma, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat lantaran disalurkan tepat sasaran.

"Nantinya akan berujung pada didapatkannya kredit kalau misalnya bansos itu dikembalikan apabila terdeteksi datanya dobel, berarti pemberian bansosnya sesuai harapan dan tepat sasaran," katanya. 

Tercatat pada sistem

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum mengingikan agar pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga bisa tercatat pada sistem tersendiri untuk menghindari adanya data ganda.

Selama ini, terdapat ketidakjelasan dan permasalahan data ganda sehingga beberapa warga yang telah menerima pemerintah bansos dari pusat, juga menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

"Sepeti misalnya ada satu orang yang menerima bantuan dari pusat, tapi dia juga menerima bansos dari provinsi. Ini sering sekali terjadi," kata Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).

Terlebih lagi, terdapat banyak penggolongan para keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam beberapa program bansos.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved