Berita Karawang
BPS Karawang Jelaskan Asal Muasal Istilah Kemiskinan Ekstream
Publik dikejutkan oleh hasil survei BPS bahwa Karawang masuk dalam lima besar yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG - Istilah kemiskinan ekstream muncuat dan ramai dibahas masyarakat Karawang, Jawa Barat.
Pasalnya, Karawang masuk lima besar se-Jawa Barat kemiskinan ekstream.
Baca juga: Ini Tanggapan Kepala BPS Soal Data yang Menyebut Kabupaten Karawang Masuk Wilayah Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem diartikan dengan kondisi yang lebih parah dari pada kemiskinan atau dibawah garis kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang Budi Cahyono menjelaskan istilah kemiskinan ekstream diutarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BPS Pusat.
Adapun kemiskinan ekstream itu diukur menggunakan 'absolute poverty measure' yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Miskin ekstream didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstream- setara dengan USD 1,9 PPP (pendapatan per kapita) atau Rp 11.941,1.
Skema perhitungan itu berdasarkan dari Word Bank atau Bank Dunia.
Baca juga: Gejala Long Covid-19 Syndrome, Penderitanya Gampang Kelelahan, Dokter: Berjalan 10 Meter Sudah Capek
"Kita lebih kenal dengan nama atau istilah di bawah garis kemiskinan," imbuh dia.
Budi menyampaikan jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Karawang, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 8,26 persen selama pandemi Covid-19.
"Dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya," kata dia.
Jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 8,26 persen.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk miskin di Karawang yang mencapai lebih dari 195 ribu jiwa, maka penduduk miskin di Karawang menjadi yang tertinggi ketujuh di Jawa Barat.
Baca juga: Jadi Nomor Satu Ikut UTBK Perguruan Tinggi, SMAN M H Thamrin Bertekad Pertahankan Nilai Tahun Depan
Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin di Karawang itu tertinggi ketujuh dari 27 kabupaten/kota, dan menyumbang 4,98 persen dari jumlah total penduduk miskin se-Jabar yang mencapai 3,92 juta per Maret 2020 lalu.
"Kenaikan jumlah penduduk miskin di masa pandemi Covid-19 itu dipicu rendahnya daya beli masyarakat," ungkap dia.
Sementara penduduk di bawah garis kemiskinan di Karawang urutan kesepuluh dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat. Pendapatan per kapita per bulan di Karawang yakni Rp 466.152. Angka itu diatas dari GK Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 410.988.
Diketahui, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Hal itu berdasarkan Badan Pusat Statistik.
Baca juga: Tidak Menular, Berikut Ciri-ciri Penderita Long Covid-19 Syndrome Menurut Dokter Penanganan Covid-19
Total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat antara lain:
• Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa
• Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa
• Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa
• Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa
• Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.
Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana meragukan data mengenai Karawang masuk lima besar penduduk miskin ekstream se-Jawa Barat.
Baca juga: Apa Itu Long Covid-19 Syndrome? Berikut Penjelasan Ketua Tim Dokter Penanganan Covid-19 Kota Bekasi
Disebutkan 25 desa di wilayah Karawang masuk kategori miskin ekstream berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Cellica, 25 desa yang wilayahnya masuk dalam daftar warga miskin ekstrem mayoritas berada di pesisir utara Karawang.
Dari hasil keterangan para kepala desa dengan data yang ditunjukkan mereka data dari BPS itu tidak sepenuhnya benar.
"Makanya kita kan engga tahu hitungannya seperti apa ya. Karena yang disampaikan pak kades itu data yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya di lapangan kan jujur mereka yang lebih tahu," ujar Cellica, usai rapat bersama para kepala desa di Galeri Seni Budaya Pemda Karawang, pada Jumat (1/10/2021).
Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang mencapai 4,51 persen.
Baca juga: Tim Voli Pantai Putra DKI Jakarta II Tegar Meski Gagal Meraih Medali di PON XX Papua
Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem berjumlah 106.780 warga. Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.
Akan tetapi tadi sejumlah kepala desa, kata Cellica, dari 11 ribu sekian itu memang ada yang masuk kriteria 14 kategori miskin. Namun, dari data mereka hanya 100 orang saja atau 0,05 persen saja.
Lalu, dalam satu desa itu hanya ada 5.000 KK, sehingga diragukan jika 4.000 KK miskin ekstream.
Meski demikian, kata Cellica, adanya data itu menjadi suatu kebaikan bagi Karawang, khususnya 25 desa itu.
"Tapi sebenarnya si engga ada persoalan, kita hanya lebih ke arah penyesuaian data aja. Karena data dari pusat baru akan satu minggu ke depan turunnya. Intinya kita ingin memperbaiki semuanya, sebenernya menguntungkan buat temen-teman lurah (kades), karena programnya kan banyak," ungkap dia.
Baca juga: Kasus Covid-19 Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan: Alhamdulillah Sudah Semakin Landai
Cellica menambahkan pihaknya meminta agar para kepala desa mendata ulang terkait data angka kemiskinan. Baik itu, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun pengecekan lapangan secara langsung.
Setelah data itu dikumpulkan, dirinya akan melakukan rapat bersama dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan dan mensinkronkan data kemiskinan tersebut.
"Data nanti kita sinkronisasi dengan data BPS di minggu depan," paparnya.