Berita Daerah
Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dorong Para UMKM Harus Mampu Beradaptasi Secara Digital, Ini Caranya
Menurut Kang Emil, para UMKM ini harus mampu beradaptasi secara digital. Kuncinya adalah data.
Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM --- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memandang kemajuan teknologi dan pandemi Covid-19 menuntut masyarakat menjadi untuk melek digital.
"Dulu aktifitas digital ini adalah pilihan, tapi sekarang bearktifitas digital itu menjadi sebuah keharusan," ungkap Ridwan Kamil saat menjadi pembicara webinar yang mengangkat tema: "Nyok Bangkitkan Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai peluncuran Tribunnewsdepok.com, Jumat (8/10).
Menurut Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, di Indonesia ada 64 juta UMKM.
Untuk Provinsi Jawa Barat, lebih dari 80 persen UMKM mendominasi aktifitas ekonomi Jawa Barat.
Baca juga: Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan 30 Juta UMKM Terhubung Platform Digital pada Tahun 2024
Baca juga: Berperan Penting dalam Perekonomian Indonesia, Pemerintah Berikan Bantuan Modal untuk 64,2 Juta UMKM
"Jadi boleh dibilang Provinsi Jawa Barat adalah provinsi ekonomi UMKM," sebutnya.
Menurut Kang Emil, para UMKM ini harus mampu beradaptasi secara digital. Kuncinya adalah data.
"Konsumen yang mau beli kalau nggak ada data UMKM di Depok atau Jawa Barat ini jualannya apa, kelebihannya apa, mereka tidak akan melakukan tindakan membeli," ucapnya.
Selain itu, lanjut Emil, perlu juga peningkatan pengetahuan digitalisasi UMKM.
Lalu pemahaman pengelolaan manajemen jual beli UMKM digital.
"Nah tugas dari Pemkot Depok maupun Pemprov Jawa Barat memastikan infrastruktur internet berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa," ujarnya.
Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan di masa pandemi Covid 19 salah satu kelompok usaha yang dianggap tangguh adalah UMKM termasuk dalam bidang pertanian.
"Kenapa tangguh karena UMKM dimiliki bukan oleh satu orang tapi oleh masing-masing pengusaha," ucap Uu dalam kesempatan yang sama.
Uu menambahkan, Pemprov Jawa Barat dengan visi misinya Jabar Juara dengan digitalisasi inovatif dan juga kolaboratif maka Pemprov Jawa Barat memiliki kewajiban untuk mengakselerasi UMKM ke arah digital.
"Karena dengan digital murah dan mudah. Dengan digitalisasi pemjualan lebih cepat dan tidak usah ada lapak. Ini yang sedang dikembangkan Pemprov Jawa Barat melalui pelatihan digitalisasi," ungkapnya.
Pemprov Jawa Barat juga menggratiskan sertifikasi halal untuk 200 UMKM kuliner di Jawa Barat.
"Pemprov bekerjasama dengan MUI dan Bank BJB karena memang perlu ada cost cuma dibantu oleh BJB tapi ke UMKM nya gratis. Sertifikat Halal itu penting untuk kepercayaan masyarakat Jawa Barat yang myoritas muslim, jadi produk kuliner harus ada label halalnya,"ujar Uu.
Selain itu, lanjut Uu, Pemprov Jawa Barat juga memberikan bantuan UMKM dalam bentuk pendidikan dan modal yang bekerja sama dengan perbankan untuk bisa konsultasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program lainnya adalah mengajak para pejabat Pemprov Jawa Barat atau Kabupaten/Kota untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM di Jawa Barat.
