Kementerian Koperasi dan UKM Targetkan 30 Juta UMKM Terhubung Platform Digital pada Tahun 2024

TRIBUNBEKASI.COM --- Kementerian Koperasi dan UKM menyebut di tahun 2024 pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terhubung ke dalam platform digital.

Sementara hingga saat ini UMKM yang telah terhubung ke komunitas digital mencapai 15,9 juta, naik hampir 100 persen sebelum pandemi yg hanya 8 juta.

"Untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Pemerintah Daerah Kota Depok yang diharapkan proaktif dalam pendampingan bagi UMKM untuk bisa bertransformasi dari hulu ke hilir untuk mengembangkan kualitas produk dan skala bisnisnya," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara virtual Launching TribunnewsDepok.com "Nyok Bangkitkan Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", Jumat (8/10/2021).

Teten menyebut bahwa di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, transformasi digital UMKM akan menjadi penting.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Dampingi dan Bina Pelaku UMKM dalam Migrasi Digital

Baca juga: Berperan Penting dalam Perekonomian Indonesia, Pemerintah Berikan Bantuan Modal untuk 64,2 Juta UMKM

Maka, kata Teten Masduki, UMKM harus adaptif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi.

"Berdasarkan hasil survei dari Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.826 Triliun. Sementara Hasil survei dari Bank Indonesia tahun 2020 nilai transaksi digital mencapai Rp 250 Triliun, ujar Teten Masduki.

Sementara itu Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM , Luhur Pradjarto mengatakan bahwa terkait dengan ekosistem digital, para penggiat UMKM yang masuk dalam digitalisasi harus memperhatikan kualitas produk mereka.

"Seperti pepatah jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung, karena kita tidak tahu barangnya seperti apa kualitasnya Untuk itu bila ingin masuk ke komunitas digital ini tentunya harus ada kuratornya," kata Luhur Pradjarto.

Lebih lanjut Luhur Pradjarto mengatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan pendampingan untuk menyediakan kurator meski jumlahnya tidak banyak.

Selain itu juga harus ada standarisasi produk dan pemerintah sudah memberikan sejumlah kemudahan perizinan bagi UMKM dalam mengurus persyaratan tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya produk-produk UMKM ini masuk digitalisasi dan produknya bisa disenangi oleh konsumen. Kita ingin konsumen puas dan produk Indonesia bisa dibanggakan," ujarnya.
 
(Sumber : TribunnewsDepok.com/Murtopo)