Partai Ummat Sebut Presiden Jokowi Gagal Mengatasi Dua Konflik Agraria yang Telah Memakan Korban

TRIBUNBEKASI.COM - Partai Ummat soroti kasus konflik agraria yang makin marak di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Kasus konflik agraria di Indonesia tersebut salah satunya kasus dua orang petani bernama Suhendar dan Yayan.

Keduanya, harus meregang nyawa di perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/10/2021) lalu.

Keduanya disebut menjadi korban konflik agraria karena tengah merebutkan lahan tebu PT Pabrik Gula Jatitujuh.

Baca juga: Warga Papua Barat Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 Massal, Diapresiasi Presiden Jokowi: Terima Kasih

Baca juga: Presiden Jokowi Saksikan Langsung Pertandingan Wushu di Sela Kunjungan Kerja ke Papua

Baca juga: Mama Penjual Pisang di Pasar Sota Merauke Kegirangan Dikasih Rp 1 Juta Oleh Jokowi, Begini Ceritanya

Menurut Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, pihaknya menyoroti kasus warga Desa Bojongkoneng dan Cijayanti, Kabupaten Bogor yang berseteru dengan pengembang lahan Sentul City. 

Ridho menilai kasus-kasus itu menunjukkan konflik agraria sudah sangat membahayakan, dimana masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk memperoleh tanah meski nyawa taruhannya.

"Kasus Sentul City selain memperlihatkan ketidakadilan dalam penguasaan lahan juga menegaskan bahwa konflik agraria yang terungkap ke permukaan adalah puncak dari gunung es."

"Ini hanya dua cerita dari rentetan konflik agraria yang tak kunjung henti dari lima tahun terakhir. Data yang kami himpun dari lapangan menunjukkan dalam lima tahun terakhir 2.288 konflik agraria"

"yang mengakibatkan 1.437 orang mengalami kriminalisasi, 776 orang mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas," ujar Ridho, di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).

Ridho menyebut orang-orang ini merupakan korban ketidakadilan struktural. Akan tetapi pemerintah justru berkilah dan memberikan kesan seolah-olah mereka korban konflik horizontal. 

Selain itu, jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam dengan banyaknya penguasaan tanah oleh segelintir elit oligarki.

Buktinya, 68 persen tanah di seluruh Indonesia dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar.

Di sisi lain, Ridho mengungkap lebih dari 16 juta rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari bertani, masing-masing hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar.

"Berdasarkan data di atas, Partai Ummat menilai Presiden Jokowi telah gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir yang menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air," ucapnya.