PSI Minta Pemprov DKI Tebus Semua Ijazah Warga Miskin yang Tertahan di Sekolah

TRIBUNBEKASI.COM — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menebus semua ijazah warga miskin yang masih tertahan di institusi pendidikan seperti sekolah swasta maupun madrasah.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan hal itu, dalam keterangan resminya, Senin (11/10/2021).

Idris menduga masih banyak siswa yang belum terdaftar pada sistem tebus ijazah melalui Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ).

Pria yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini menyebut, banyak siswa miskin yang tidak terdaftar pada sistem dan tidak mampu menebus ijazah kelulusan pendidikannya.

“Kasus ini seperti fenomena gunung es, masih banyak yang masih belum terdata. Angka ini juga akan terus meningkat selama pandemi karena orangtua kesulitan membayar tunggakan biaya sekolah yang tinggi,” ujar Idris.

Menurutnya, kesulitan menebus ijazah menjadi salah satu keluhan yang banyak ditemui pada saat reses ataupun kunjungan ke lapangan.

Padahal ijazah masih menjadi syarat utama saat ingin melanjutkan sekolah ataupun mencari pekerjaan.

“Sangat disayangkan kalau siswa tidak bisa lanjut sekolah ke jenjang lebih tinggi ataupun kesulitan melamar pekerjaan hanya karena ijazahnya tertahan. Ini banyak terjadi di Jakarta, satu sekolah bisa menahan puluhan ijazah bahkan ada yang sudah tertahan bertahun-tahun,” kata Idris yang juga menjadi anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta ini.

Idris mendesak Pemprov DKI Jakarta agar proaktif mencari solusi, misalnya dengan melakukan pendataan secara masif ke sekolah swasta dan madrasah sehingga didapati jumlah ijazah yang tertahan.

Siswa yang belum dapat mengambil ijazah juga berhak mendapatkan surat keterangan lulus hingga ijazah dapat ditebus.

Hal ini mengingat Pemprov DKI Jakarta telah menambah nilai anggaran beasiswa untuk penebusan ijazah pada rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) tahun 2021 menjadi Rp 14 miliar.

Alokasi dana di YBJ ini bertambah sekitar Rp 1 miliar karena adanya 370 siswa tambahan yang baru terdaftar dalam program tersebut.

Kata dia, perlu diingat ijazah kelulusan sekolah merupakan pencapaian hasil kerja keras siswa dalam upaya memperbaiki kehidupan keluarga, karena itu harus terus didukung dan dibantu.

“Ijazah itu bukan hanya selembar kertas, tapi di dalamnya tertuang harapan masa depan yang lebih baik. Karena itu di 2022, kami minta seluruh ijazah warga miskin yang tertahan segera ditebus,” tegasnya.