DPRD DKI Minta Anies Baswedan Matangkan Kajian jika Ingin Beli Lahan di Puncak untuk Atasi Banjir

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Legislator menilai Pemprov DKI Jakarta harus memiliki kajian yang matang bila ingin membeli lahan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pembelian lahan itu sebagai upaya pemenuhan 21 persen ruang terbuka hijau (RTH).

Adapun pembelian RTH di sana demi menanggulangi potensi banjir Jakarta, yang berasal dari air kiriman di kawasan hulu.

Baca juga: Molis Bersatu Indonesia Jadikan Kabupaten Bekasi Percontohan Operasional Motor Listrik Ojek Online

Anggota Komisi D bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad mengatakan, banyak prosedur yang harus dilalui ketika Pemprov DKI ingin membeli lahan RTH di luar Jakarta.

Prosedur tersebut diantaranya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bogor.

“Tentunya juga perlu dilakukan kajian mendalam baik terkait regulasi atau aturan yang dibutuhkan,” kata Riano, Jumat (12/11/2021) malam.

Sepengetahuan dia, memang ada usulan ini untuk program menanggulangi banjir dari hulu.

Langkah ini untuk memenuhi target 30 persen RTH di Jakarta yang saat ini belum tercapai.

Baca juga: Pengemis Perempuan yang Menggendong Bayi Sikat Uang Rp 1 Juta di Toko Beras saat Karyawan Ketiduran

Namun, Riano sendiri belum mengetahuinya secara detil alokasi anggarannya.

Mengingat, pada saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2022, total anggaran yang diajukan untuk penanganan banjir secara umum saja.

“Pada prinsipnya apa yang menjadi usulan Pemprov DKI tersebut sangat positif dan patut didukung, terlebih pemenuhan RTH menjadi amanat Undang-undang (UU) Nomor 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang,” kata Riano dari Fraksi PAN ini.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN berencana memindahkan pemenuhan RTH DKI Jakarta ke daerah Puncak, Kabupaten Bogor.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu.

Baca juga: Survei BI, Komoditas Telur Ayam Ras dan Minyak Goreng Diprediksi Memicu Inflasi November

Wacana tersebut dikatakan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu.

Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan Kawasan Puncak.

Dikutip dari situs BPN, Sofyan mengatakan RTH di Jakarta yang masih jauh dari target akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak.

"Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta,” ucapnya.

“Sekarang kita tafsirkan di Undang-Undang tentang RTH itu, tidak boleh lagi,” imbuhnya.

Baca juga: Begini Aksi 36 Pelajar di Karawang, Konvoi Pakai Motor saat Jam Sekolah, Diduga Hendak Tawuran

“Tidak lagi berdasarkan wilayah-wilayah terkecil, tapi sebuah kawasan,” ujarnya.

“Kita akan mengubah konsep RTH karena sekarang di Jakarta tidak mungkin menambah 21 persen RTH yang tersisa," lanjut Sofyan.

Sementara itu, pemenuhan sisa 21 persen ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor dinilai jauh lebih murah.

Sebagai daerah yang berstatus Ibu Kota Negara RI, harga nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Jakarta tentu lebih mahal dibanding kawasan lainnya, termasuk Puncak.

Baca juga: Perusahaan Properti Arrayan Group Bidik Wilayah Bekasi untuk Pengembangan Rumah Komersil dan Ruko

"Bagi pemerintah lebih cepat kan lebih murah apabila kami membangun RTH selain di Jakarta, tetapi di daerah-daerah sekitar Jakarta," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Kamis (11/11/2021) malam.

Ariza mengatakan, selama ini Jakarta selalu mendapatkan kiriman air dari kawasan hulu karena berada di wilayah dataran rendah.

Karena itu, upaya pemenuhan RTH di bagian hulu seperti Puncak dianggap mampu mengurangi debit air kiriman yang masuk ke Jakarta.

Baca juga: LEXUS Hadirkan Lexus LF-30 Electrified Concept, Mobil Masa Depan di Tahun 2030, Seperti Apa?

"Seperti kita tahu Jakarta ini kan daerahnya sangat dataran rendah, air kiriman dari daerah-daerah yang lebih tinggi itu bisa diatasi di antaranya adalah memperluas ruang terbuka hijau," ujarnya.

"Termasuk dibangunnya Waduk Cimahi maupun Waduk Ciawi, mudah-mudahan akhirnya tahun ini sudah bisa difungsikan lebih optimal," imbuhnya.