Jika UMK 2022 Disetujui, Buruh Minta Perusahaan yang Tak Mampu Bayar Upah Lakukan Persyaratan Ini

TRIBUNBEKASI.COM, CIKARANG -- Pihak Pengurus KSPSI Bekasi Raya optimis bahwa UMK 2022 Kabupaten Bekasi yang direkomendasikan naik sebesar 5,51 persen, akan disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Oleh sebab mana kala hal tersebut direalisasikan, ia meminta agar perusahaan mematuhi aturan dengan cara membayar upah sesuai UMK yang telah disetujui gubernur.

"Kalau disetujui, kami harap perusahaan bisa mengikutinya," ungkap Guntoro Pengurus KSPSI Bekasi Raya saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Guntoro melanjutkan apabila disetujui, UMK 2022 Kabupaten Bekasi nantinya berada di nominal Rp 5.055.874.

Upah tersebut akan diberlakukan bagi karyawan yang bekerja di bawah 1 tahun.

Baca juga: Disnaker Kota Bekasi Serahkan Sepenuhnya Dua Usulan Rekomendasi Kenaikan Upah ke Gubernur Jawa Barat

Baca juga: Surat Rekomendasi Baru dari Aspirasi Serikat Buruh: UMK Kota Bekasi Diusulkan Naik Rp 360 Ribu

Namun, bagi yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, Guntoro mengharapkan terdapat penyesuaian gaji sehingga nilainya tidak terlalu jauh dari standar UMK 2022.

"Kalau UMK ini kan memang untuk yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Tapi kalau yang sudah di atas 1 tahun, nominal itu jadi patokan dan sudah pasti angkanya enggak boleh jauh-jauh dari nilai UMK," tuturnya.

BERITA VIDEO : BURUH BEKASI TUNTUT UPAH MINIMUM, BICARA UPAH PASTI BICARA PERUT

Apabila terdapat perusahaan yang tak mampu membayar dengan nilai UMK 2022, ia juga berharap agar manajemen mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat.

Namun, penangguhan harus disertai laporan keuangan yang menunjukkan kerugian nilai atau defisitnya laba yang dialami perusahaan selama 2 tahun terakhir.

"Ada mekanismenya ketika perusahaan tidak mampu, bisa mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jabar. Harus menyertakan laporan keuangan yang dua tahun berturut-turut merugi dan sudah diaudit oleh akuntan publik sebagai dasar pengajuan penangguhan UMK," kata Guntoro.

Merasa optimistis

Pihak Pengurus KSPSI Bekasi Raya optimis bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki mengenai kenaikan UMK 2022 sebesar 5,51 persen menjadi Rp 5.055.874, disetujui oleh Gubernur Jawa Barat.

Pasalnya, kata  Guntoro Pengurus KSPSI Bekasi Raya, selama 9 tahun bergabung dengan SPSI, belum pernah sekali pun kejadian bahwa UMK hasil rekomendasi pimpinan daerah kabupaten/kota ditolak oleh gubernur.

"Seinget saya selama 9 tahun di SPSI dan 12 tahun bekerja, diputuskan oleh gubernur sesuai rekomendasi pimpian daerahnya. Sepengetahuan saya belum pernah ditolak," kata Guntoro saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Selain itu, Guntoro menjelaskan bahwa dirinya tak melihat adanya surat rekomendasi lain yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Akhmad Marjuki, termasuk surat rekomendasi hasil rapat dewan pengupahan kabupaten (dapekab) yang digelar pada Senin (22/11/2021) lalu.

"Prinsipnya kami sudah direkomendasikan melalui pertemuan yang terpisah. Artinya yang diputuskan Pak Bupati adalah angka hari ini, bukan angka lainnya. Karena surat secara resmi dari bupati, tidak ada surat lain yang direkomendasikan. Setelah kami walk out, sampai sekarang saya juga belum melihat isi berita acara dari hasil rapat dapekab tersebut," tuturnya.

Namun demikian, Guntoro menyatakan bahwa kemungkinan apa pun bisa terjadi karena keputusan final mengenai besara UMK tetap merupakan kewenangan gubernur.

"Apapun bisa terjadi, karena yang menetapkan gubernur. Rekomendasi itu hanya bahan pertimbangan saja," ujar Guntoro.

Sebelumnya, diketahui bahwa upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 di Kabupaten Bekasi tidak dinaikkan.

Hal itu diputuskan melalui rapat dewan pengupahan kabupaten (Dapekab) yang dihadiri oleh perwakilan buruh, APINDO, Akademisi dan unsur Pemkab Bekasi pada Senin (22/11/2021) lalu.

Namun, federasi buruh kembali mengadakan pertemuan bersama Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki yang disaksikan oleh beberapa anggota dapekab, namun tanpa dihadiri perwakilan dari APINDO Bekasi Raya, pada Rabu (24/11/2021) malam.

Diputuskan bahwa Marjuki bersedia menandatangani surat rekomendasi mengenai kenaikan UMK 2022 sebesar 5,51 persen menjadi Rp5.055.874 dari yang awalnya sebesar Rp4.791.843.