KSAD Jenderal Dudung Abdurahman Minta Reuni 212 Tidak Digelar di Jakarta, Ini Alasannya

TRIBUNBEKASI.COM --- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurahman meninjau pengamanan reuni 212 di kawasan Patung Kuda dan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).

Dudung ingin melihat kesiapan prajurit TNI di lapangan untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI.

"Rata-rata prajurit dan juga kepolisian sudah siap untuk mengantisipasi itu (reuni 212)," ujar dia.

Dudung berharap, reuni alumni 212 tidak menggelar aksinya di Jakarta karena tidak mendapat izin dari Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI.

Baca juga: Antisipasi Massa Reuni 212, Polda Tutup 11 Akses ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan Monas

Baca juga: Cegah Massa Aksi Reuni Akbar 212, Polres Metro Bekasi Kota Lakukan Penyekatan di 9 Titik

Ia meminta kepada massa reuni 212 menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keamanan, ketertiban masyarakat.

Karena ia ingin rakyat tetap sayang kepada TNI dan begitu juga prajurit TNI harus lebih sayang kepada rakyat.

"Semoga ini sangat bermanfaat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan," jelas dia.

BERITA VIDEO : REUNI 212 DIPINDAH KE MASJID AZ ZIKRA, INI RESPON WAGUB DKI

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah melakukan penutupan di kawasan Patung Kuda dan Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).

Hal ini dilakukan untuk antisipasi aksi unjuk rasa 212 yang tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, ada sebelah 11 titik ruas jalan menuju Patung Kuda dan Monas sudah ditutup sejak pukul 00.00 WIB. 

"Kami tutup dan lakukan sterilisasi kendaraan, penutupan dilaksanakan baik dengan menggunakan barrier maupun dengan menggunakan kawat barrier," ujar Sambodo.

Pengendara diminta cari jalan alternatif

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah melakukan penutupan di kawasan Patung Kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/12/2021).

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi Reuni Akbar 212 yang tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta.