Berita Bekasi

Buruh Bekasi Bakal Tetap Kawal Sampai Selesai Revisi Permenaker Terkait JHT

Buruh Bekasi masih akan menunggu hasil revisi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Ichwan Chasani
Tribun Bekasi/Rangga Baskoro
Aksi Buruh Bekasi Melawan di depan Kantor BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/2/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN — Buruh Bekasi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akhirnya bersedia merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait Jaminan Hari Tua (JHT).

"Kabar baik (revisi) itu tentu kita sambut dengan gembira, sehingga atas situasi ini Pemerintah merespon.  Kami apresiasi, tapi ini belum pada posisi yang kami inginkan, jadi kita lihat aja nanti," kata Konsulat Cabang FSPMI Bekasi, Amir Mahfuzh, Jumat (4/3/2022).

Diungkapkan oleh Amir bahwa revisi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 dibatasi hingga 3 bulan. Artinya sebelum Permenaker itu efektif masih menggunakan Permenaker lama nomor 19 tahun 2015.

Oleh karena itu, para buruh masih akan menunggu hasil revisi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, yang terpenting menurut Amir jika pencairan JHT tidak harus menunggu usai 56 tahun seperti pada aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu.

Baca juga: Kantornya Digeruduk Massa Buruh, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi Sampaikan Hal Ini Soal JHT

"Jika mau revisi ya silahkan revisi tapi kalo pencairan JHT tidak bisa dicairkan seperti Permenaker yang lama, kita akan lawan lagi," ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang menjadi polekmik terkait JHT, yaitu pencairan JHT yang harus mengacu pada usia 56 tahun. Artinya buruh yang terdampak PHK atau resign tidak bisa mencairkan JHT mereka.

Sebab, JHT itu biasanya digunakan mereka yang terdampak untuk menyambung hidup setelah di PHK ataupun resign.

"Jadi subtansi kita itu setelah orang resign tidak bisa mencairkan JHT. Itu yang kita pantau. Ini kan masih kita tunggu lagi ya selama 3 bulan hasil revisi seperti apa, kalo tidak sesuai tentu akan kami lawan kembali," ucapnya. 

Sebelumnya dikakabarkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). 

Baca juga: Tolak Permenaker Pencairan Dana JHT di Usia 56 Tahun, Buruh Desak Menaker Ida Fauziyah Segera Mundur

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pada prinsipnya ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022, insyaallah segera selesai," ujar Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker, Rabu (02/03).

Revisi dilakukan Kemenaker sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tata cara persyaratan dan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT ) dipermudah.

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Ida mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga," ujarnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved