Umrah

Jemaah Umrah Internasional Tak Lagi Wajib Tes PCR dan Karantina di Arab Saudi

Jemaah umrah tak lagi wajib karantina begitu tiba di Arab Saudi. Dirjen PHU berharap juga diterapkan Indonesia.

Penulis: AC Pinkan Ulaan | Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter Reasah Alharmain
Pemerintah Arab Saudi tak lagi mewajibkan pemeriksaan PCR dan karantina bagi jemaah internasional yang akan melakukan ibadah umrah. Keterangan foto: (ilustrasi) Petugas lembaga tinggi yang menaungi dua Masjid Suci memeriksa marka pembatas jarak antar-jemaah, Kamis (13/1/2022). 

TRIBUNBEKASI.COM -- Jemaah umrah dari Indonesia tak perlu lagi menjalani tes PCR dan karantina, setibanya di Arab Saudi.

Sebagaimana diwartakan laman Kementerian Agama, Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di negaranya.

Dua aturan yang dihapus itu adalah keharusan PCR dan karantina.

Harapan Dirjen PHU

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, menilai kebijakan Saudi yang baru itu akan berdampak kepada penyelenggaraan umrah.

Untuk itu, Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.

Dikatakan Hilman, Kemenag akan berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokral (reciprocal policy) antara Pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah ini.

"Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokol kesehatannya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina," ucap Hilman di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

"Kebijakan One Gate Policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji juga akan disesuaikan," sambungnya.

Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes, sebab kedua lembaga ini yang berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Koordinasi ini diperlukan mengingat ada sejumlah ketentuan yang memang harus dikompromikan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved