Anggaran Formula E Membengkak Mendadak Disorot Studi Demokrasi Rakyat: Harus Dipertanggungjawabkan!

TRIBUNBEKASI.COM - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) soroti anggaran pembangunan sirkuit Formula E yang alami pembengkakan.

Pembengkakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E, kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto, seharusnya tidak boleh terjadi.

Kecuali, lanjut dia, ada hal baru dan mendesak kalau masih sesuai planning.

"Meski uang BUMD dalam anggaran digunakan tetap bagian dari APBD DKI Jakarta harus dipertanggungjawabkan" tegas Hari Purwanto, hari ini.

Harusnya, kata dia, PT Jakpro belajar dari pengalaman PT Sarana Jaya sebagai salah satu BUMD dalam pengadaan tanah/lahan nol persen di munjul.

"Jangan-jangan diduga setiap Minggu akan ada kenaikan anggaran dalam proyek sirkuit formula E," tuturnya lagi.

Ia ingatkan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terkait Formula E harus fokus uang komitmen atau commitment fee yang telah disetorkan Pemprov DKI Jakarta via Dinas Pemuda Olahraga.

KPK, kata dia, cukup memastikan apakah telah terjadi Mark Up dalam pembayaran commitment fee.

"KPK jangan mengulur-ulur waktu terkait Formula E karena kasus tersebut tidak terlalu rumit," tambahnya.

Pembangunan Sirkuit Formula E Panen Kritikan

Disisi lain, rencana pembangunan sirkuit Formula dinilai terlalu dipaksakan, termasuk soal penggunaan bambu sebagai lapisan oleh Panitia Formula E panen kritikan.

"Menurut saya itu jelas terlalu dipaksakan. Itulah, tanda-tanda indikasi, menggunakan bambu. Ini jelas hal yang memaksakan," tegas Pengamat Politik ini.

Menurut dia, kegiatan Formula E ini hal yang dipaksakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, apalagi di RPJMD ini juga tidak masuk tentang Formula E.

"Sudah ada indikator-indikator bahwa Formula E adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Anies Baswedan. Ini tidak menjadi skala prioritas terutama untuk warga DKI Jakarta," jelasnya.

Kalau dilihat, kata dia, banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipertontonkan, yakni pertama Formula E tak masuk dalam RPJMD.