Minyak Goreng Masih Langka, Aparat Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Datangi Produsen

TRIBUNBEKASI.COM — Aparat Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta mendatangi PT Salim Ivomas Pratama, salah satu produsen minyak goreng yang pabriknya berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/3/2022).

Aparat dari Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Pemprov DKI Jakarta yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

Sejumlah rak penyimpanan di dalam gudang produsen minyak goreng kemasan seperti Bimoli dan Amanda itu tampak kosong.

Sementara itu di sisi lain ratusan kardus minyak goreng merk Amanda tampak tersusun rapi. Ada juga jeriken-jeriken minyak goreng yang baru saja selesai diproduksi.

Kasi Pengawasan KUKM Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Rosita mengatakan kunjungan tersebut terkait dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Baca juga: Pemkab Karawang Pastikan Pasokan Minyak Goreng Terpenuhi saat Bulan Puasa

“Kami berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melakukan kunjungan kepada pihak produsen penghasil minyak goreng yang saat ini sedang langka,” ujar Rosita, di lokasi.

Pada kesempatan itu Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga menyampaikan kepada produsen agar bisa memenuhi kewajiban menyediakan 350.000 liter minyak goreng per bulan.

Nanti jumlah yang ditetapkan untuk memenuhi kelangkaan minyak goreng di masyarakat itu akan dikroscek lagi ke lapangan, terutama di toko retail dan pasar tradisional.

"Dan kami akan mengecek langsung data yang sudah kami terima hari ini ke ritel atau ke penyalur betul kah dia disalurkan sejumlah segitu," ungkap Rosita.

Sementara Kasubdit I Indag Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Edward Zulkarnain mengatakan ini adalah kerja sama dari aparat dan dinas terkait untuk mengetahui penyebab kelangkaan minyak goreng.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, KPK Bakal Turun Tangan Mengusutnya

"Kita mencoba mencari tahu permasalahan kelangkaan minyak goreng ini, biar masyarakat tidak berprasangka negatif bagi pihak tertentu," kata Edward.

Edward menambahkan aparat dan unsur lainnya juga akan melakukan pengecekan sampai ke penjual terakhir untuk mengatasi masalah harga minyak goreng yang masih tinggi.

"Kita akan mencoba mengejar dari produsen ke distributornya sampai kepada pengecer terakhir, kita sama-sama bekerja," kata Edward.

Perintah Cegah Ekspor

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kapolda dan Kapolres agar cegah penjualan ekspor ilegal minyak goreng dari pelabuhan-pelabuhan.

Hal itu disampaikan Listyo saat menggelar video conference dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran.

Baca juga: Disperindag Karawang bersama Polisi Telusuri Dugaan Distributor Minyak Goreng yang Nakal

Ia intruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat baik di pasar tradisional maupun pasar modern.

"Yang paling penting harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok sampai dengan minggu depan minyak goreng harus ada di lapangan."

"Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi," ujar Listyo dalam keterangan tertulis Selasa (15/3/2022).

Listyo juga ingatkan ada celah pelanggaran terkait dengan disparitas harga dalam penjualan di pasar internasional.

Selain itu juga, ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau CPO yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Baca juga: OPM Minyak Goreng di Serang Baru, Satu Keluarga Dijatah Satu Liter

Namun justru digeser ke pasar industri, karena adanya selisih harga yang cukup tinggi.

"Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan," kata Listyo.

Maka ia minta Kasatwil melakukan pengawasan ketat kepada pihak produsen dan distributor untuk memastikan melakukan penyaluran sesuai dengan tujuannya.

Ia meminta Kapolda jajaran melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat.

Hal itu untuk mencegah adanya pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk melakukan ekspor CPO secara diam-diam.

Baca juga: Tak Dapat Stok Minyak Goreng Murah, Pedagang Jual Minyak Kemasan Lebih Mahal

Mengingat, Kementerian Perdagangan telah membuat kebijakan terkait dengan perusahaan untuk lakukan ekspor.

Pasalnya, mereka harus menyelesaikan kewajibannya soal domestic market obligation atau DMO.

"Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar."

"Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur digunakan," papar Listyo.

Selain itu, Sigit menyampaikan, para Kasatwil juga harus melakukan pengawasan dalam hal penyaluran.

Menurutnya, itu untuk memberikan kepastian dan jaminan minyak goreng tersebut terdistribusi ke pasar.

"Tolong para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain selain satgas untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya," tegas Sigit.