Ketua DPD Golkar DKI: Masifnya Teknologi Informasi Penting Bagi Kader Dekatkan Diri ke Masyarakat

TRIBUNBEKASI.COM -- Sebanyak 200 fungsionaris DPD Golkar DKI Jakarta mendapat pembekalan untuk mempromosikan diri lewat media sosial dan media arus utama (mainstream) demi menghadapi Pemilu 2024.

Fungsionaris juga diminta tidak takut dalam menghadapi wartawan sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan popularitas kader di masyarakat.

Pembekalan ini dilakukan oleh Pemimpin Redaksi Warta Kota Domu D Ambarita, manajer video Warta Kota Lucky Oktaviano, dan editor video Warta Kota Alex Suban, di lantai tiga Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3) sore.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan melalui pembekalan ini para fungsionaris diharapkan memiliki ide dan inovasi dalam rangka cara mempromosikan diri, termasuk berinteraksi dengan para media.

BERITA VIDEO : GOLKAR DKI PASANG BADAN DEMI CAPRESKAN AIRLANGGA

Menurut politisi yang juga Bupati Tangerang ini, masifnya perkembangan teknologi informasi termasuk media arus utama sangat penting bagi para kader untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Ini sangat penting karena kami di sini banyak berinteraksi dengan media, dan mudah-mudahan popularitas kami bisa meningkat," ujar Zaki kepada Warta Kota.

Zaki berpesan kepada para fungsionaris untuk selektif dalam menggunakan peran media dalam mempopulerkan diri sendiri maupun Partai Golkar.

Jangan sampai mereka terbelenggu dengan media "abal-abal" karena dapat menimbulkan provokasi hingga kabar bohong di tubuh partai.

"Kami harus cerdas memilih dan menunjuk media mana yang akan kami pergunakan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai waktu kami habis hanya untuk interaksi dengan para media dalam tanda kutip itu abal-abal," kata Zaki.

"Jadi, pembekalan ini sangat penting bagi fungsionaris, apalagi menjelang momen spesial Bulan Ramadan pada April dan Idul Fitri. Fungsionaris harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.

Zaki menyatakan, pembekalan kepada fungsionaris sebetulnya sudah sering disampaikan oleh para pejabat teras partai.

Namun kali ini, Partai Golkar melibatkan media Warta Kota sebagai pelaku utama yang terlibat dalam pemberitaan.

"Ini lebih kepada teknis dan langsung dengan pelakunya, jadi ada beberapa diskusi bagaimana interaksi dengan media dalam rangka popularitas personal," jelasnya.

Jangan takut

Sementara itu Domu D Ambarita menilai popularitas seseorang tidak menjamin akan terpillih dalam pemilu karena tetap diperlukan elektabilitas.

Demi mendongkrak elektabilitas, fungsionaris dapat menggunakan peran media arus utama agar menjadi media darling (tokoh yang jadi sorotan positif).

Dia mencontohkan ada aktivis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai tertentu.

Awalnya dia merasa yakin bakal terpilih karena cukup dikenal masyarakat, namun usai pemilihan legislatif (Pileg) suara yang diperoleh sedikit sehingga gagal menjadi anggota legislatif.

"Saya singgung literasi, orang semakin banyak konten-konten negatif lalu mereka cari (informasi) lewat Google. Kalau dicari di Google ada di situ beritanya berarti medianya terverifikasi di Dewan Pers," ujar Domu.

"Jadi tidak cukup hanya di media sosial, sehingga harus menyinkronkan media sosial dengan media mainstream. Lalu bagaimana menjadi media darling? Bapak-Ibu jangan takut menghadapi wartawan," sambungnya.

Salah satu fungsionaris Partai Golkar DKI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean, mengaku mendapat pengetahuan baru tentang dunia media lewat pembekalan tersebut.

Jika merasa dirugikan dalam pemberitaan, Sabar yang berasal dari Dapil V DKI Jakarta ini akan melaporkan persoalan itu kepada Dewan Pers.

"Kalau kami mengalami fitnah atau penulisan dari wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers, atau terdaftar. Itu dijelaskan apa saja yang dapat kami lakukan, apakah memperkarakan hal tersebut berdasarkan UU ITE di kepolisian, atau melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers. Setelah itu apakah Dewan Pers merekomendasikan hal tersebut jika berita itu bukan produk dari jurnalistik. Itu sebagaimana UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," ujar Sabar. (faf)