FGD Golkar
Soal Pemindahan IKN, Ketua Komisi II DPR: Jakarta Sudah Tak Kuat Tahan Beban Pertumbuhan
Adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah direncanakan oleh para pemimpin bangsa atau kepala negara sebelumnya.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Ichwan Chasani
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertema 'Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli' Selasa (22/3/2022).
Acara yang digelar bersama Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.
Adapun untuk pembicara yang hadir di Kantor DPD Golkar DKI adalah Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid, Guru Besar IPDN Prof Sadu Wasistiono dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Sementara Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai keynote speaker.
Selain itu, hadir pula dari pihak legislatif yakni Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Sekretaris I Fraksi PKS Mohammad Taufik Zoelkifli, dan Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, dan Ketua fraksi PSI Idris Ahmad.
Dalam pemaparannya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat beberapa hal yang perlu dimaknai dalam langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Bagaimana Nasib Jakarta Paska Pemindahan IKN Nanti? Prof. Ryas Rasyid: Tetap Jadi Pusat Bisnis
Pertama, kata Doli, proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) memiliki agenda besar yakni soal masa depan bangsa Indonesia.
Nantinya, perlahan-lahan DKI Jakarta tak kuat menahan beban pertumbuhan, sebab jumlah penduduk dan pembangunan semakin meningkat.
"Sementara jumlah penduduk kebutuhan dan pertumbuhan pembangunan semakin berkembang. Jadi, memang harus diprediksi sampai memang mungkin Jakarta tidak kuat menahan beban untuk menjadi Ibu Kota terus menerus," ucap Doli.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR ini juga mengatakan bahwa adanya pemindahan IKN telah direncanakan oleh para pemimpin bangsa atau kepala negara sebelumnya.
"Isu pindah Ibu Kota ini sudah pernah disounding (diberitahukan) oleh pemimpin negara. Sebelumnya, pak Soekarno dulu pernah cetus ide Ibu Kota di Palangkaraya, pak Soeharto juga berpikir pernah untuk pindah Jakarta ke Jonggol, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah," jelas dia.
Baca juga: DPD Golkar Gelar FGD IKN, Basri Baco: Demi Menyerap Aspirasi Masyarakat Tentukan Nasib Jakarta
Pemindahan IKN, kata Doli, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembicaraan eksistensi bangsa dan negara.
Menurutnya, salah satu cara menjaga eksistensi bangsa dan negara yakni dengan melakukan percepatan pemerataan pembangunan.
"Kalau kita hanya menciptakan orientasi untuk maju ke Jakarta saja, setiap orang lahir mikir mau maju ke Jakarta lama-lama nggak kuat harus kita perbanyak bahwa sebetulnya cara filosofis pemindahan Ibu Kota ini menciptakan agenda pemerataan," ungkap dia.
Dengan pemindahan IKN ke Kaltim, Doli berharap ke depannya Indonesia tidak hanya dikenal Jakarta dan Bali namun bisa dikenal dengan Nusantara.
"Kita juga mau Indonesia bukan hanya sekedar di kenal Jakarta Bali. Tetapi juga ingin dikenal Indonesia ada nusantara ada Sumatra kita ingin menyebarkan pusat-pusat pembangunan baru di daerah lain," papar Doli.
Baca juga: Mata Air Sakral dari Kranggan Bekasi yang Dibawa ke IKN Nusantara
