FGD Golkar
DPD Golkar Gelar FGD IKN, Basri Baco: Demi Menyerap Aspirasi Masyarakat Tentukan Nasib Jakarta
idealnya pemerintah pusat melimpahkan otonomi daerah tingkat dua karena pemindahan IKN bakal menjadikan Jakarta menjadi provinsi umum.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
TRIBUNBEKASI.COM --- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menginginkan, pemerintah pusat mendengar pendapat dari pemangku kepentingan seputar nasib Jakarta.
Hal itu yang mendorong DPD Golkar DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli’ pada Selasa (22/3/2022) pukul 14.00.
“FGD itu merupakan upaya kami untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta dalam menentukan nasib sendiri,” ujar Baco pada Senin (21/3/2022).
Baco mengaku, sering berdiskusi dengan koleganya di DPRD DKI Jakarta terkait sistem pemerintahan di Provinsi Jakarta pasca IKN dipindah ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Tanah Kampung Akuarium Dipilih Anies untuk IKN Nusantara, Warga Berharap Tidak Ada Lagi Penggusuran
Baca juga: Setelah IKN Pindah, Ketua DPRD Harap Jakarta jadi Pusat Bisnis seperti New York
Kebanyakan dari mereka menyebut, idealnya pemerintah pusat melimpahkan otonomi daerah tingkat dua karena pemindahan IKN bakal menjadikan Jakarta menjadi provinsi umum.
“Diskusi ini akan berseri dan akan menjadi rekomendasi kepada Gubernur dan DPR RI. Kan Presiden memberikan waktu kepada Gubernur tapi kelihatannya eksekutif belum bergerak,” katanya.
“Jadi kami berupaya untuk memfasilitasi dan semoga ini akan berkembang terus, sehingga jangan pusat yang menentukan nasib kita di Jakarta. Tapi paling tidak apa sih yang kita mau, tentunya sesuai harapan masyarakat melalui partai-partai. Ini akan menjadi bahan di DPRD dan bahan di DPR dalam menentukan kebijakan nanti bagi Jakarta,” lanjutnya.
Dia menambahkan, acara ini akan dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik yang ada di Jakarta, termasuk DPRD DKI Jakarta.
BERITA VIDEO : PEMPROV DKI DAN PEMERINTAH PUSAT BAKAL BAHAS STATUS JAKARTA
Acara ini juga dikemas secara interaktif, dengan harapan semakin banyak gagasan yang bisa terserap untuk menentukan nasib Jakarta ke depan.
“Sebagai wakil rakyat kami juga perlu urun rembuk (memberikan saran) dalam menentukan nasib Jakarta ke depan,” imbuh Baco yang juga menjadi Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini.
Seperti diketahui, Dewan Pembina Partai (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta akan mengadakan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli’ pada Selasa (22/3/2022) pukul 14.00.
Acara yang digelar menggandeng Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini akan dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.
Baca juga: Jakarta Diharapkan Tetap jadi Ibu Kota di Masa Transisi Pemindahan IKN

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, diskusi digelar untuk memberi gambaran kepada para kader Golkar maupun masyarakat tentang sistem pemerintahan di Jakarta pasca IKN dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur.
Pemindahan ke IKN Nusantara ini mengacu pada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022 lalu.