Kamis, 28 Mei 2026
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera

Berita Nasional

Polemik CPO, Pendemo Dukung Langkah Presiden Jokowi Hingga Kejagung RI

Pendemi dukung Kejagung RI dalam penuntasan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Tayang:
Editor: Panji Baskhara
Tribun Kaltim/Fachmi Rachman
Ilustrasi - Sekelompok massa berdemo di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mendukung penuntasan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), Kamis (9/6/2022). 

Tim JAM PIDSUS Kejaksaan Agung pada 31 Mei 2022 telah memeriksa 4 (empat) orang saksi termasuk AM selaku Kepala Divisi Perusahaan BPDKS.

Empat orang ini diperiksa atas lima orang tersangka yakni IWW, MPT, SM, PTS, dan LCW alias WH.

Pada 7 Juni 2022, Kejagung kembali melakukan pemeriksaan.

Kali ini enam orang diperiksa untuk empat orang tersangka yang sama.

Dari 6 orang itu, dua diantaranya merupakan pejabat kementerian perdagangan.

Dalam kasus ini, tersangka LCW terpantau menjadi sorotan pemberitaan.

Ia disebut berperan sebagai pihak luar yang merekomendasi perusahaan-perusahaan CPO kepada IWW.

Ia cukup dikenal dan pernah menjadi panelis dalam debat Capres 2003.

Selain itu, pernah juga menjadi Stafsus Menko Perekonomian era 2006, dan Direktur Utama PT Jakarta Old Town Revitalization Corps (JOTRC), perusahaan penanggungjawab revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta era Ahok.

LCW juga pernah jadi anggota tim asistensi atau policy advisor dari Menko Perekonomian era 2014, menjadi Tim Asistensi Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN sejak tahun 2016 dan 2019.

Selain itu juga menunjuk 5 orang Tim Asistensi termasuk LCW.

"Tak heran LCW jadi sorotan media. Semoga dari LCW Kejagung bisa membuka tabir hengki pengki persawitan dan minyak goreng dengan memeriksa level menteri"

"Rakyat senang makan rebusan, kerupuk tetap harus digoreng kan!" ujarnya.

Sorotan Rakyat dan DPR soal BPDPKS

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Erma Rini dalam sebuah diskusi di Jakarta, pada Rabu (25/5/2022) lalu, mengungkap, BPDPKS masih jauh dari transparan.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved