Polemik CPO, Pendemo Dukung Langkah Presiden Jokowi Hingga Kejagung RI

Bahkan dinilai hanya bersikap membeo ke Komite Pengarah.

Padahal, dana sawit di lembaga ini tembus triliunan rupiah.

"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa Sawit saat ini, dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita enggak dapat jawaban. Mentok," terang Anggia.

Dalam rapat, pihak BPDPKS cenderung "membeo" kepada Komite Pengarah.

"Kita, ya memang hanya melakukan ini aja.. sesuai dengan instruksi dari komite pengarah," ujarnya meniru respon BPDPKS dalam rapat dengan DPR.

Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi dan Keanggotaan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengakui, kepada wartawan, Senin (23/5/2022), bahwa alokasi dana BPDPKS sangat tidak proporsional.

Dalihnya, selalu soal aturan.

"Aturan berpihak kepada kepentingan petani sawit itu lambat dibuatnya. Sementara (aturan, red) untuk subsidi biodesel dan hal-hal lain itu,"

"Seperti (subsidi, red) minyak goreng itu, cepat dilakukan dan itu nominalnya sangat besar kan!" ujarnya Sabar.

Lebih jauh, menurut Sabar, subsidi triliun untuk harga minyak goreng dari dana sawit di BPDPKS bukan hal tepat.

Sebab, tidak sesuai dengan tujuan didirikannya BPDPKS itu sendiri.

"Makanya ini kita lagi dukung Kejagung supaya lihat sampai disitunya-di dana sawit itu-dalam kasus hukum CPO," kata Sabar.

(TribunBekasi.com/BAS)