Berita Bekasi
Selewengkan Program Jokowi, Kepala Desa Lambangsari Diduga Pungut Uang Rp 400 Ribu Tiap Urus PTSL
Padahal, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, tak dipungut biaya sepersepun alias gratis.
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Tentunya para mafia tanah ini mendapatkan imbalan uang dari orang yang menyuruh mengubah sertifikat itu.
Inilah modus-modus yang digunakan para mafia tanah itu:
BERITA VIDEO : POLDA METRO KEMBALI TANGKAP TIGA TERSANGKA MAFIA TANAH
1. Peran pengganti
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mencontohkan kasus artis Nirina Zubir di mana pelaku menggunakan peran pengganti.
Tugas peran pengganti ini adalah bertindak sebagai orang yang seolah-olah mendapat kuasa untuk mengurus surat kehilangan.
"Terjadi peralihan hak lalu dibuat surat palsu, dibuat akta peralihan hak dan beralih surat tersebut. Makanya ada notaris yang kami tangkap dalam proses ini," katanya, Senin (18/7/2022).
Modus selanjutnya adalah para tersangka ini mencari lahan-lahan kosong tanpa ada penjagaan atau papan pemberitahuan kepemilikan.
Para pelaku juga meminta bantuan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta oknum kecamatan dan kelurahan.
"Kemudian sesudah bersertifikat maka akan dibuat dokumen PM 1 seperti AJB akta peralihan, PM 1 ini lah yang sering dijadikan dasar untuk melakukan gugatan di PTUN oleh mafia tanah," kata Hengki.
3. Peta palsu
Mantan Kapolres Jakarta Barat ini melanjutkan, modus lain yang sering digunakan yakni para mafia mencari tanah tak bersertifikat.
Biasanya mereka akan meminta bantuan pihak kelurahan, kecamatan hingga BPN untuk mengurus girik palsu sebelum naik ke sertifikat.
Oknum BPN biasanya berperan membuat gambar ukur dan peta palsu terhadap lahan yang dijadikan target sasaran.
Namun, peta bidang itu terkadang berlebihan karena sebagian tanah orang lain sering dimasukkan menjadi milik mafia tanah.