Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Minta Warga Ajak Anaknya Imunisasi, Ini Manfaatnya 

Selama pandemi Covid-19 dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Dukungan pemda

Hal ini menghawatirkan Kementerian Kesehatan khawatir, karena jika tidak segera ditangani akan berdampak kepada peningkatan jumlah kasus PD3I, dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda Pemerintah di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19 dan penyakit infeksi baru (emerging infectious diseases) lainnya.

Kementerian Kesehatan mendapat dukungan dari 7 gubernur di Jawa dan Bali untuk menyukseskan program BIAN Tahap 2.

Dukungan ini disampaikan dalam acara "Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi", yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (21/7) malam.

Tujuh pemerintah daerah yang menandatangani komitmen itu ialah Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali.

Target imunisasi

Adanya rembuk bersama ini, kata Budi Gunadi, menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi, demi mencapai target imunisasi campak dan rubela hingga 95 persen di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi Covid-19, Menkes optimistis target ini bisa tercapai.

"Kami belajar dari vaksinasi Covid-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta. Ini kami mau mengejar 95 persen atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk 3 jenis vaksin, ada MR, DPT dan Polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu, tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,'' ujar Budi.

Alokasi anggaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, dalam kesempatan yang sama menyebutkan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membantu menyukseskan BIAN 2022.

Dukungan tersebut berupa penggaungan program BIAN secara masif, melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari perangkat desa, ketua RT, RW, guru, kepala sekolah, kader PKK dan dasawisma di seluruh pelosok negeri, melakukan promosi terintegrasi, membuka pos pelayanan baru, dan mengoptimalkan pos vaksinasi di sekolah.

Suhajar juga mengungkapkan 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan Imunisasi anak.