Berita Karawang
Serapan Anggaran Pemkab Karawang Minim, Fraksi PDIP Minta Ketua DPRD Panggil Bupati
Pemanggilan itu untuk memastikan apa yang menjadi target pemerintah daerah itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang meminta Ketua DPRD Budianto memanggil Bupati Karawang Cellica Nurachadiana.
Pemanggilan bupati oleh ketua DPRD itu untuk menyikapi terkait minimnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tahun 2022.
"Kita ketahui pada triwulan ketiga serapan anggaran baru tercapai 50 persen, idealnya seharusnya sudah tercapai 75 bahkan 80 persen," kata Natala Sumedha, Anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, pada Jumat (14/10/2022).
Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan mewanti-wanti jajaran Pemkab Karawang soal realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022.
Dia juga meminta pimpinan DPRD Karawang segera memanggil Bupati, Wakil Bupati maupun tim perencanaan anggaran daerah (TPAD), untuk segera melakukan mengevaluasi kinerja para OPD (organisasi perangkat daerah) terutama yang berkaitan dengan pembangunan.
"Mengingat banyak dinas yang meminta anggaran tambahan dalam perubahan tahun 2022, sedangkan anggaran murni banyak yang belum terserap dengan baik," katanya.
"Kita khawatir jika resapan ini rendah maka akan kembali terjadi SILPA di APBD. Kita ingatkan Bupati agar resapan ini dapat optimal dan anggaran ini dapat tersalurkan sesuai perencanaan yang ada," terang Natala.
Baca juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Desa Sukamakmur Karawang Bentuk Tim Rescue
Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: Besok Terakhir, PT Dharma Polimetal Tbk Buka Lowongan Berbagai Posisi
Baca juga: Breaking News: Kapolda Jatim Diduga Ditangkap Kasus Narkoba, Kadiv Humas: Kapolri Beberkan Sore Ini
Menurutnya, jika pimpinan DPRD Karawang memanggil Bupati, Wakil Bupati dan TPAD, tujuannya untuk memastikan apa yang menjadi target pemerintah daerah itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat terutama terkait rendahnya sarapan dinas-dinas teknis.
"Banyak permasalahan yang menurut kami lambat untuk diselesaikan karena itu kami mendorong pimpinan DPRD untuk bisa segera memanggil meminta penjelasan tersebut, " tandasnya.
