Jendral Andika Perkasa Pensiun, Jokowi Tunjuk Laksamana Yudo Margono Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

TRIBUNBEKASI.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tunjuk Laksamana Yudo Margono jadi calon tunggal Panglima TNI.

Dimana Laksamana Yudo Margono akan menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Surat Presiden (Surpres) berisi nama Yudo Margono diserahkan secara langsung ke pimpinan DPR oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (28/11/2022).

Bila DPR menyetujui surpres berisi nama Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akan kosong.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Dapat Dukungan untuk Maju Menjadi Capres di Pilpres 2024

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Pecat Tiga Anggota TNI AD yang Buang Jasad Dua Sejoli di Nagreg Sudah Tepat

Baca juga: Komentar Tegas KSAL Yudo Margono Soal Kesiapan Jadi Panglima TNI: Kalau Tidak Sanggup Nyebur Laut

Terkait hal ini, Pratikno mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan sudah memiliki opsi nama-nama yang akan menempati posisi KSAL menggantikan Yudo Margono.

"Tentu saja pak Presiden sudah menyiapkan beberapa calon," kata Pratikno dalam konferensi pers seperti dikutip dari live streaming Kompas TV, Senin (28/11/2022).

Namun, ia mengatakan pengisian jabatan KSAL akan lebih dulu menunggu jawaban DPR apakah menyetujui surpres tersebut atau tidak.

"Tapi tentu saja kami menunggu proses di DPR untuk persetujuan terhadap usulan calon Panglima TNI," katanya.

Sebagai informasi pemerintah resmi mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Surat berisi nama Yudo Margono diserahkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR, Senin ini.

Setelah surat diterima, DPR akan menindak lanjutinya dengan menyiapkan mekanisme pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru. Adapun komisi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.

Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 dan memasuki masa pensiun sebagai TNI pada 1 Januari 2023.

Kalau Tidak Sanggup Nyebur Laut

KSAL Laksamana Yudo Margono menyerahkan pemilihan Panglima TNI selanjutnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden.

"Tidak ada respons, belum ada itu. Serahkan saja kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," pungkas Yudo di atas KRI Semarang-594 usai Doa Bersama Lintas Agama untuk Negara dan Bangsa, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.

Saat ditanya soal kesiapannya jika ditunjuk menjadi Panglima TNI selanjutnya, Yudo tekankan semua prajurit selalu siap menjalankan apapun tugasnya.

Karena itu, ia tak ingin merespons soal kabar dirinya menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi.

"Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas."

"Jadi tidak ada respons-respons, tidak ada respons," kata Yudo.

Yudo kembali menegaskan, semua prajurit termasuk dirinya, selalu siap melaksanakan tugas.

Jika tidak, katanya, prajurit akan menceburkan diri ke laut.

"Lho semua prajurit kalau ditanya. Jangankan saya, ini semua prajurit yang KLD (Kelasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap."

"Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti," tegasnya.

Seperti diketahui menjelang masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono disebut-sebut menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi.

Peluang KSAL Yudo Margono

Baru-baru ini, beredar rumor Istana telah menetapkan pilihannya terkait Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono.

Pasalnya, baru-baru ini Wakil Presiden Maruf Amin keliru memanggil Yudo sebagai Panglima TNI.

Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah."

"Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Maruf dalam sebuah video yang beredar, dilansir Tribunnews.

Kendati demikian, Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menegaskan Maruf Amin hanya salah ucap.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai peluang Yudo menjadi Panglima TNI semakin menguat seiring berjalannya waktu.

"Peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

"Relatif tak ada masalah baginya (Yudo Margono) dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," lanjutnya.

Namun, selain Yudo, kata Khairul, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa juga berpeluang sama dalam menggantikan Hadi.

Meski begitu, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik.

Dari sisi profesionalisme, khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi.

Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo.

Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan memengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi.

"Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit. Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih."

"Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Fahmi, dilansir Tribunnews.

Lalu secara politik, menurut Khairul, Presiden Jokowi membutuhkan Panglima TNI yang loyal, terutama untuk memuluskan agenda politik dan pemerintahan.

Dari hal tersebut, kata Khairul, bisa dilihat tidak ada penghalang dalam relasi antara Jokowi dan Yudo.

Tetapi, Khairul menilai Yudo tak memiliki pendukung kuat untuk menjamin dirinya terpilih sebagai Panglima TNI.

Sedangkan Andika, dinilainya punya pendukung sekaligus penghalang yang kuat, yaitu sang ayah mertua, Hendropriyono, serta pernyataan sejumlah politisi dan tokoh.

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM Hendropriyono (capture video)

"Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barrier (penghalang)."

"Melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono, maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Hadi Tjahjanto adalah Yudo.

Alasannya, berdasarkan Undang-undang TNI, matra AL berpeluang mengisi poisisi Panglima TNI.

Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada UU akan menjalankan ketentuan tersebut, sama halnya dengan Andika.

"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI."

"Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," terangnya, pada Kamis (16/9/2021), dilansir Tribunnews.com.

"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI."

"Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.

Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).

Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan gantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.

Soal Surpres Panglima TNI

Hingga Kamis (23/9/2021), Jokowi belum mengirim Surat Presiden (Surpres) berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.

Namun, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memprediksi Jokowi akan mengirimkan Surpres Panglima TNI setelah PON XX Papua selesai digelar.

Pasalnya, saat ini Hadi Tjahjanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON XX Papua, terutama saat ada tamu negara.

"Surpres setahu saya belum. Tapi, menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR."

"Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat."

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," bebernya.

Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakin Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat, sebelum memasuki masa reses.

"Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Surpres diterima" ujar Puan dalam keterangannya, Senin (20/9/2021), dilansir Tribunnews.

Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden.

Lantaran, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogratif orang nomor satu tanah air.

"Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."

"Sehingga, TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” urainya.

Ia pun berharap, Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk atasi sejumlah permasalahan.

Seperti penanganan Covid-19 hingga pengendalian keamanan di Papua.

"Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut" ucap dia.

(TribunBekasi.com/Danang Triatmojo/Pravitri Retno Widyastuti)