Berita Bekasi

Meski Pengusaha Keberatan, Pemkot Bekasi Tetap Gunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 untuk UMK 2023

Tri Adhianto, menyatakan Pemkot Bekasi menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2023.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: AC Pinkan Ulaan
TribunBekasi.com
Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan Pemkot Bekasi menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 Kota Bekasi. Keterangan foto: (ilustrasi) 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN -- Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan Pemerintah Kota Bekasi tetap menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022, untuk menentukan upah minimum kota (UMK) Bekasi 2023.

"Untuk UMK sudah ada ketentuan yang baru, kami tidak menggunakan PP 36 tahun 2021," kata Tri Adhianto, Rabu (29/11).

Tri menilai Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, telah merumuskan formula itu secara komprehensif, sehingga dia tetap menggunakan Permenaker tersebut meski banyak elemen di Kota Bekasi yang menolaknya.

"Kalau penolakan pasti lah ada pro dan kontra. Tapi saya kira Pemerintah sudah menetapkan secara komprehensif, dan kami di bawah hanya mengikuti saja, apa tahapan dan indikatornya," katanya.

Semua faktor

Permenaker Nomor 18 tahun 2022, yang menjadi acuan kenaikan upah 2023 ini memang dinilai membebani para pengusaha sebab kenaikan upah bisa mencapai 10 persen.

Hal ini membuat para pengusaha keberatan, dan mengancam akan memindahkan pabrik jika penetapan upah tetap mengunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Jadi apapun yang menjadi keputusan Pemerintah ya kami akan lakukan, dan tentunya itu tadi, bagaimana menyeimbangkan faktor inflasi, daya beli masyarakat, kemudian kebutuhan dari pekerja, serta kemampuan dari pengusaha. Saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan," ucapnya.

Sebagai informasi, UMK 2022 Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921,17.

Bila Pemkot menggunakan batas maksimal 10 persen, maka UMK 2023 Kota Bekasi menjadi sebesar Rp5.298.613.

Ancam relokasi

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi secara tegas menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022, yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah pada 16 November 2022.

Penolakan ini karena Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dianggap memberatkan para pengusaha, karena regulasi itu menetapkan kenaikan upah minimun 2023 maksimal 10 persen.

"Apindo Kota Bekasi menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 itu. Kami pun juga sudah menggelar pertemuan, karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas, bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya," kata Ketua Apindo Kota Bekasi. Farid Elhakamy, Kamis (24/11).

Tiba-tiba

Diungkapkan Farid, pihaknya juga sangat menyayangkan sikap Menaker yang mengeluarkan Pemenaker itu.

Padahal formula kenaikan upah minimum sudah mengacu kepada PP Nomor 36 tahun 2021, tapi ada aturan baru yang dianggap pengusaha Pemerintah memihak para pekerja.

"Dengan adanya keputusan menteri yang tiba- tiba mengubah formula yang sudah ada, di mana kami belum tahu tujuannya apa. Kemungkinan adanya tekanan kuat dari berbagai pihak atau partai-partai dan lain-lain," kata Farid.

Baca berita Tribunbekasi.com lainnya di Google News

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved